Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan delapan petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI). Mereka diduga terlibat aktif dalam kasus ini.
JAKARTA–Mereka ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, perdagangan, dan pencucian uang melalui investasi robot trading Net89. Diduga total kerugian dari 300 ribu member-nya itu senilai Rp 2 triliun.
Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyampaikan, penetapan tersangka terhadap delapan petinggi PT SMI dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti dan menyita dokumen berupa rekening koran, bukti transaksi dan bukti digital.
“Tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan AA sebagai pemilik Net89 dan sebagai pendiri PT SMI sebagai tersangka,” kata Whisnu Hermawan kepada wartawan, Jumat (7/10).
Selain itu, penyidik turut menetapkan direktur PT SMI berinisial LSH, founder dan exchanger Net89 berinisial ESI, serta lima sub-exchanger dengan inisial RS, AAL, HS, FI, serta DA sebagai tersangka. Menurut Whisnu, para pelaku menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading berkedok MLM Ebook (Net89).
“Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen per hari, 20 persen per bulan hingga 200-an persen per tahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya,” jelas Whisnu.
Dia mengungkapkan, aksi delapan tersangka ini diperkirakan merugikan sekitar 300 ribu member Net89 sebesar Rp 2,7 triliun. Dalam memperkuat sangkaan ini, pihaknya mengamankan sejumlah bukti di antaranya dokumen transaksi, rekening koran dan bukti digital yang disita untuk keperluan penyidikan. “Diduga merugikan sekitar 300 ribu member Net89 sebesar Rp 2,7 triliun,” tegas Whisnu.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman masing-masing 4 tahun. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (perdagangan tanpa izin) dengan ancaman 5 tahun.
Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (skema piramida/ponzi) dengan ancaman 10 tahun. Kemudian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun. (jpc/luc/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria