Polri Bentuk Tim Usut Penyakit Ginjal Akut

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 24 Oktober 2022 | 10:56 WIB
Photo
Photo

JAKARTA - Polri langsung menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait dengan persoalan gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury (AKI) yang terdeteksi pada anak-anak belakangan ini. Korps Bhayangkara memastikan bahwa mereka akan membentuk tim untuk mendalami persoalan yang telah merenggut ratusan nyawa tersebut. 

Keterangan itu disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Minggu (23/10). ”Polri akan segera membentuk tim,” ungkap dia. Keputusan tersebut diambil oleh Polri setelah Muhadjir berkoordinasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mendalami ada tidaknya pelanggaran pidana dalam persoalan tersebut. Jika ada, pemerintah ingin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. 

Lantaran masih dalam tahap rencana, Dedi belum bisa menjelaskan banyak hal mengenai tim tersebut. Yang jelas, pihaknya tidak akan bergerak sendiri. Polri akan tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya. ”Koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM untuk bersama mendalami kejadian tersebut sesuai atensi pimpinan,” kata jenderal bintang dua Polri yang pernah bertugas sebagai kapolda Kalimantan Tengah itu. 

Berdasar data milik pemerintah sejauh ini tidak kurang dari 208 anak yang menderita gangguan ginjal akut progresif atipikal. Dari angka tersebut sudah ada 118 korban meninggal dunia. Dengan kondisi saat ini, bukan tidak mungkin jumlah korban kembali bertambah. Adapun penyebab munculnya gangguan ginjal tersebut diduga berasal dari cemaran zat etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirop yang beredar di masyarakat. 

Seluruh bahan baku obat tersebut merupakan hasil impor. Untuk itu pemerintah menilai perlu ada peran Polri untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam rantai produksi obat tersebut. Terlebih jika melihat data persoalan gagal ginjal akut itu di tiga negara, korban meninggal dunia paling banyak ada di Indonesia. Di Gambia, korban meninggal dunia akibat penyakit itu sebanyak 50 orang. Sementara di Nigeria korban meninggal dunia sebanyak 20 orang. 

Muhadjir berharap besar Polri segera mengusut persoalan tersebut. Dia menegaskan bahwa pengusutan oleh aparat kepolisian penting untuk dilakukan. Sebab, bila ada pelanggaran hukum, harus ada yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, pihaknya menilai bahwa penyakit tersebut sudah mengancam ikhtiar pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. ”Khususnya perlindungan terhadap anak,” imbuhnya. (syn/jpg/far)

Editor : izak-Indra Zakaria