JAKARTA – Penempatan guru honorer yang mengikuti seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) bakal diprioritaskan di sekolah asal. Hal itu mencegah adanya kekosongan guru di sekolah lama seperti yang terjadi setelah seleksi PPPK tahun lalu.
”Sekarang kita prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini,” ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Selasa (25/10).
Tidak hanya mengantisipasi adanya kekosongan guru, lanjut dia, kebijakan itu sekaligus menjadi upaya mengakomodasi masukan dari para guru honorer. Termasuk soal perubahan pada aturan seleksi guru ASN PPPK ini. Mulai penyesuaian passing grade hingga afirmasi bagi guru sepuh. Perubahan itu diharapkan dapat menghadirkan seleksi yang semakin berkeadilan.
Nadiem mendorong pemda untuk bisa menyampaikan usulan formasi sesuai dengan kebutuhannya. ”Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemerintah daerah (pemda) mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya,” sambungnya.
Tahun ini, kata dia, sudah 319 ribu formasi yang diajukan pemda untuk PPPK guru. Jika seluruhnya terpenuhi, tahun depan bakal ada sekitar 600 ribu guru honorer yang menjadi PPPK. Mengingat, pada 2021 ada sekitar 300 ribu guru yang dinyatakan lolos seleksi. ”Ini akan terus kita lakukan sampai memenuhi kebutuhan guru kita,” katanya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Nunuk Suryani menambahkan, selain guru, formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan telah diusulkan untuk 2023. Misalnya, pustakawan, laboran, dan kepala laboratorium.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai usulan tersebut. ”Kami upayakan tahun depan akan diusulkan formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan. Setelah kami berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto mengatakan, hingga kini banyak guru honorer yang tak mengetahui jadwal pendaftaran seleksi PPPK guru. Mereka juga masih bingung dengan tahapannya. Terlebih dengan adanya pemisahan antara pelamar prioritas I dan II. ”Mau tes gimana, jadwalnya belum tahu. Pemisahan P-1 dan P-2 saja seperti apa belum ada penjelasan,” keluhnya.
Dia mengatakan, banyak honorer di daerah yang masih terombang-ambing soal jadwal. Sebab, ada pemerintah daerah yang menyebut seleksi dimulai 9 November 2022. Padahal, jika merujuk laman resmi PPPK Kemendikbudristek, tanggal tersebut merupakan batas akhir seleksi administrasi untuk semua kategori pelamar.
Karena itu, pemerintah diharapkan betul-betul menyosialisasikan seleksi PPPK guru secara masif hingga ke akar rumput. Dengan begitu, tidak ada guru honorer yang tertinggal untuk mengikuti seleksi. (mia/c19/fal/jpg/far)