DENPASAR - Kans menyerentakkan rekrutmen KPU di daerah kian terbuka. Hal itu menyusul masuknya norma tersebut dalam rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu.
Seperti diketahui, Perppu Pemilu awalnya hanya akan mengatur norma terkait imbas pemekaran di Papua. Namun, kini muncul wacana baru untuk menyerentakkan rekrutmen KPU daerah. Baik itu KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengakui wacana itu muncul. Yakni dalam rapat konsinyering. Dia berharap, pemerintah dan DPR bisa merealisasikannya. ''Sudah saatnya dilakukan penataan keserentakannya,'' ujarnya ditemui di sela-sela kegiatan di Bali (6/11).
Jika mengacu kondisi sekarang, rekrutmen KPU daerah berlangsung secara berserak. Jadwalnya berbeda-beda. Bahkan ada yang harus melakukan pergantian tidak jauh dari hari H pemungutan suara. Secara teknis dan manajerial hal itu tidak ideal.
Lantas bagaimana formatnya? Dalam rancangan KPU, rekrutmen akan dilakukan serentak tahun 2023. Untuk level KPU provinsi ditargetkan bisa dilantik pada Mei 2023. ''Januari 2023 proses seleksi untuk anggota KPU provinsi sudah dapat dimulai, termasuk untuk provinsi-provinsi baru,'' imbuhnya.
Sementara tingkat kabupaten/kota, pihaknya menargetkan seleksi bisa dimulai pada Februari 2023. Adapun pelantikannya digelar di bulan Juni. Sebagai konsekuensi dari peralihan ini, komisioner KPU daerah yang belum habis masa jabatan akan diberikan kompensasi uang kehormatan.
Hasyim juga menegaskan, keputusan menyerentakkan rekrutmen tidak didasari kepentingan politik. Melainkan semata-mata kebutuhan teknis. ''Keputusan akhir soal profil (komisioner terpilih) ditentukan KPU pusat,'' terangnya. Sehingga tidak ada intervensi parpol.
Terkait kriteria yang akan digunakan, dia menyebut ada tiga kriteria utama. Yakni netral, bukan anggota partai politik, serta punya kompetensi. ''Kompetensi basisnya dua. Pengetahuan dan pengalaman,'' jelasnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa membenarkan adanya pelebaran norma dalam Perppu. Terkait rekrutmen KPU daerah, ada kebutuhan untuk mempersiapkan penyelenggara secara optimal. Sehingga tidak lagi terjadi pergantian di momen jelang hari H.
Secara prinsip, komisi II memberi lampu hijau ''Nah itu mau kita serentakkan akhir masa jabatannya,'' kata politikus Nasdem itu. Soal waktunya, Saan menyebut saat yang tepat tahun 2023. Sehingga ada waktu yang cukup untuk adaptasi sebelum pelaksanaan momen puncak di 2024. (far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria