Melebarnya pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu kian kentara. Tidak hanya satu atau dua isu, Perppu Pemilu rencananya mengatur lima norma baru.
Dari lima norma itu, ada isu yang betul-betul mendesak diatur karena kekosongan hukum. Namun, ada juga norma yang tidak terlalu penting bakal diatur di dalamnya.
Ketua komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, meluasnya pengaturan norma terjadi dalam dua rapat konsinyasi yang dilakukan bersama pemerintah dan penyelenggara. ’’Ada sekitar lima isu yang kemarin kita diskusikan,’’ ujarnya di gedung parlemen, Selasa (15/11).
Pertama adalah norma yang mengatur perubahan jumlah anggota DPR. Penambahan, lanjut dia, tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi dari penambahan jumlah provinsi di tanah Papua.
Norma kedua yakni penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil). Baik untuk di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. ’’Karena di tingkat provinsi juga akan bertambah jumlah anggota DPRD-nya,’’ kata dia.
Kemudian norma ketiga terkait rencana penyerentakan soal masa jabatan KPU. Norma tersebut dinilai perlu diatur untuk menghindari ketidakteraturan pelantikan penyelenggara di daerah.
Adapun norma keempat bakal mengatur ulang jeda waktu penetapan daftar calon tetap (DCT) pemilihan legislatif dengan kampanye. Rencananya, DCT ditetapkan 25 hari sebelum kampanye. Norma ini diusulkan sebagai antisipasi atas berkurangnya masa kampanye yang hanya 75 hari. Dengan adanya jeda itu, diharapkan masih ada waktu bagi KPU untuk mempersiapkan logistik pemilu.
Sementara itu, norma terakhir adalah perubahan aturan nomor urut partai. Rencananya, partai yang sudah ikut Pemilu 2019 tidak akan dikocok ulang nomor urutnya. ’’Itu nomor urutnya tetap, dan yang lain (partai baru) nanti diundi,’’ jelasnya. (far/bay/jpg/dwi/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria