KRITIK terhadap pengesahan RKUHP terus disuarakan masyarakat sipil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 18 LBH Kantor se-Indonesia meminta pengesahan RKUHP ditunda jika masih ada pasal-pasal bermasalah didalamnya.
Dalam keterangannya, YLBHI dan 18 LBH Kantor meminta Presiden dan DPR untuk mendengarkan dan menerima masukan masyarakat sipil terkait penghapusan pasal-pasal anti demokrasi. Selain itu, mereka juga meminta proses pembahasan RKUHP dilakukan secara transparan dan partisipatif.
’’Sampai tidak ada lagi pasal-pasal bermasalah yang diakomodir didalamnya (RKUHP, Red),” kata Ketua YLBHI M. Isnur. Menurut YLBHI dan LBH Kantor, RKUHP yang disusun pemerintah tersebut akan memunculkan masalah besar di kemudian hari.
Pasal mengenai ancaman pidana terhadap penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 sampai Pasal 220 merupakan salah satu yang disorot YLBHI dan LBH Kantor. Pasal lain yang menjadi sorotan adalah pasal penghinaan terhadap pemerintahan yang sah dan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 349-351).
Menurut Isnur, pasal-pasal tersebut menjadi contoh konkret betapa besar ancaman pembungkaman masyarakat sipil. Suara-suara kritis masyarakat kepada penyelenggaraan negara sangat mungkin dibalas dengan pemidanaan dan kriminalisasi menggunakan pasal tersebut. (tyo/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria