JAKARTA - Komisi III DPR RI dan pemerintah menuntaskan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Melalui pembahasan sekitar tujuh jam, eksekutif dan legislatif sepakat membawa RKUHP ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).
Keputusan itu diambil dalam rapat kerja (raker) komisi III dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di komplek parlemen, Jakarta, kemarin (24/11). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir. Hadir Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 dan baru berakhir pada 17.30.
Sebelum diambil keputusan, terjadi pembahasan terkait sejumlah pasal-pasal krusial. Adies meminta Kemenkumham memberikan penjelasan lebih detail soal pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Apakah frasa penghinaan tersebut termasuk pencemaran, fitnah, atau merendahkan martabat nama baik.
’’Pasal itu dinilai membatasi kebebasan berekspresi dan demokrasi,’’ ungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. Anggota Komisi III Taufik Basari meminta agar pasal penghinaan dihapus dari draf RKUHP. Menurutnya, pasal itu berpotensi akan disalahgunakan dan bakal mengancam demokrasi di tanah air.
Namun, jika tidak dihapus, dia meminta agar delik penghinaan diubah menjadi delik fitnah. ’’Karena makna penghinaan itu sangat luas dan multitafsir,’’ papar politikus Partai Nasdem itu. Eddy, sapaan akrab Edward Omar Sharif Hiariej menanggapi dengan mengusulkan perubahan pada tujuh substansi dalam RKUHP. ’’Setelah mendengarkan masukan, pemerintah mengusulkan perubahan,’’ ucapnya.
Pertama, kata Eddy, reformulasi penjelasan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Kedua, penyesuaian definisi makar menjadi niat untuk melakukan serangan. Ketiga, mengadopsi ketentuan mengenai rekayasa kasus dalam bab tindak pidana terhadap proses peradilan. Yakni bagian penyesatan proses peradilan.
Keempat, perubahan jangka waktu berlakunya KUHP dari dua tahun menjadi tiga tahun setelah diundangkan. Kelima, reformulasi pasal mengenai penghinaan terhadap lembaga negara dibatasi pada lembaga kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), MPR, DPR, dan DPD RI.
Selanjutnya, keenam, pengecualian penganiayaan hewan dalam hal dilakukan untuk budaya atau adat istiadat, dan ketujuh, harmonisasi pertanggungjawaban korporasi dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016.
Eddy menegaskan bahwa pasal penghinaan terhadap pemerintah tetap dipertahankan dalam RKUHP. Namun, pasal tersebut hanya bisa dilakukan melalui aduan sendiri secara tertulis. Setelah dilakukan pembahasan dan lobi, RKUHP akhirnya disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. (lum/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria