JAKARTA - Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan untuk dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI terdekat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh yang memimpin jalannya rapat kerja di Jakarta, Senin (5/12). Menurut dia, seluruh anggota Komisi III DPR yang hadir setuju sedangkan Fraksi PKS setuju dengan catatan.
Sebagai bentuk persetujuan tingkat I tersebut, dilakukan prosesi penandatanganan naskah RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan oleh tiap perwakilan fraksi dan pemerintah. Sebelum persetujuan dibuat, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir minifraksinya terlebih dahulu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang hadir mewakili presiden menjelaskan di awal bahwa perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura tentang ekstradisi buronan telah ditandatangani oleh kedua negara pada 25 Januari lalu di Bintan, Kepulauan Riau.
“Pemerintah RI perlu menindaklanjuti pengesahan perjanjian dengan undang-undang,” kata Yasonna. Yasonna juga menuturkan, perjanjian tentang ekstradisi buronan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura menjadi penting lantaran Singapura kerap menjadi tujuan akhir atau tujuan transit pelaku kejahatan dari Indonesia lantaran letaknya yang berbatasan langsung dengan teritorial Indonesia.
“Adanya kerja sama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura,” ujarnya.
Menkumham menjelaskan bahwa perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura tentang ekstradisi buronan tersebut mengatur sejumlah hal, di antaranya kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan.
Ia juga menerangkan pula bahwa dalam RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan tersebut mengatur ekstradisi terhadap buronan, tersangka, dan terdakwa dalam proses pengadilan, maupun yang telah melaksanakan hukuman suatu tindak pidana.
Sebelumnya, Senin (7/11), Komisi III DPR RI menunda rapat kerja (raker) dengan Kemenkumham dan Kemlu terkait pembahasan RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan karena tidak dihadiri langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memberikan penjelasan. (jpg/kri/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria