JAKARTA – Dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) kembali menyeret aparatur peradilan. Kali ini, Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti di MA Edy Wibowo menyusul menjadi tersangka. Dia ditengarai menerima suap total sebesar Rp 3,7 miliar. Duit itu berkaitan dengan pengurusan perkasa kasasi yang diajukan pihak Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar (SKM).
Dengan ditetapkannya Edy Wibowo sebagai tersangka, maka total ada 10 aparatur peradilan di MA yang terlibat dalam praktik makelar kasus (markus). Dua diantaranya merupakan Hakim Agung. Yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Selebihnya merupakan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti dan pegawai negeri sipil (PNS) di MA.
Setelah berstatus tersangka, Edy ditahan KPK untuk 20 hari pertama. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kasus yang diurus Edy berbeda dengan objek suap sebelumnya, yakni perkara yang diajukan pihak debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Suap yang menyeret Edy berkaitan dengan pengurusan perkara kasasi yang dimohonkan Yayasan RS SKM.
Kasasi tersebut berawal dari gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan PT Mulya Husada Jaya ke Pengadilan Negeri Makassar. Dalam gugatan itu, Yayasan RS SKM menjadi pihak termohon atau pihak tergugat.
Putusan di tingkat pertama menyatakan Yayasan RS SKM pailit. Atas putusan tersebut, pihak Yayasan RS SKM mengajukan kasasi ke MA. Yayasan tersebut meminta hakim menolak putusan hakim tingkat pertama dan menyatakan Yayasan RS SKM tidak pailit. Agar kasasi tersebut dikabulkan, pihak Yayasan RS SKM yang diwakili Wahyudi Hardi lantas mencari jalan pintas.
Firli mengungkapkan, pada Agustus lalu Wahyudi yang merupakan ketua Yayasan RS SKM mendekati dan menjalin komunikasi secara intens dengan dua PNS MA. Yakni Muhajir Habibie dan Albasri. Kedua pegawai negeri itu sudah ditetapkan menjadi tersangka di kasus sebelumnya. ”Diduga (dalam komunikasi dengan PNS MA, Red) disertai adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang.”
Ditengarai total uang yang sudah diberikan untuk pengurusan perkara tersebut sebanyak Rp 3,7 miliar. Firli menyebut uang diberikan secara bertahap kepada Edy melalui Muhajir dan Albasri. Dua PNS tersebut diduga merupakan orang kepercayaan Edy. Penyerahan uang itu disinyalir dilakukan saat proses kasasi masih berlangsung di MA.
Terpisah, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Susanto Ginting menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung KPK untuk menyelesaikan kasus yang menyeret hakim agung dan hakim yustisial. ”Komisi Yudisial mendukung KPK agar mengungkap dugaan kasus korupsi di sektor peradilan seterang-terangnya,” ungkap Miko kepada awak media di Jakarta. Pihaknya juga ingin kasus dugaan korupsi di MA diproses sampai tuntas.
Namun, proses hukum di KPK tidak lantas menghentikan proses atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim tersebut. ”Hingga hari ini total sudah ada lima orang (hakim agung dan hakim yustisial) yang menjadi subjek pemeriksaan etik oleh KY,” kata Miko. Dia memastikan bahwa KY akan memeriksa para hakim tersebut untuk melengkapi pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Menurut Miko, KY sudah memeriksa beberapa pihak. Mulai tersangka pemberi suap sampai perantara suap. Untuk sementara, pria yang juga mantan aktivis antikorupsi tersebut memberikan keleluasaan kepada KPK untuk memproses para hakim yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. ”Komisi Yudisial menghormati dan menyerahkan kepada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK,” imbuhnya. (tyo/syn/oni)
Editor : izak-Indra Zakaria