JAKARTA – Pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang merusak citra negara memantik reaksi berbagai pihak. Hal itu dinilai sebagai sikap pemerintah yang anti-OTT. Terutama terhadap kasus korupsi yang kerap dilakukan KPK selama ini.
Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan, Luhut sebagai pejabat negara semestinya berhati-hati dalam membuat pernyataan terkait pemberantasan korupsi. Sebab, pernyataan Luhut sangat mungkin dianggap publik sebagai representasi sikap pemerintah.
Menurut Praswad, pemberantasan korupsi di era digital tidak semudah seperti yang dibayangkan. Meski saat ini sudah ada e-katalog dan e-procurement, celah korupsi tetap terbuka. ”E-katalog dan e-procurement sangat rapuh dan lemah menghadapi korupsi model ’arisan’,” ujarnya, Kamis (22/12).
Modus korupsi ”arisan” yang dimaksud umumnya dilakukan para vendor dengan bersepakat memenangkan pihak tertentu dengan imbalan tertentu.
Karena itu, pemberantasan korupsi melalui tangkap tangan masih diperlukan. Apalagi, OTT terbukti cukup ampuh memberikan efek jera serta menjadi ancaman bagi koruptor dan calon pelaku korupsi. ”OTT itu bisa membuat calon koruptor merasa selalu diawasi setiap saat dan merasa selalu terancam ditangkap,” kata mantan penyidik KPK tersebut.
Praswad menambahkan, OTT di KPK juga kerap menjadi pintu masuk mengungkap kasus-kasus kakap yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Meskipun, saat OTT, uang yang diamankan relatif kecil. ”OTT dapat menjadi pintu masuk yang paling tepat untuk pembangunan dan perbaikan sistem dalam pencegahan korupsi,” imbuhnya.
Pegiat antikorupsi Saor Siagian menilai, pernyataan Luhut yang disampaikan dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023–2024 yang digelar Stranas PK pada Selasa (20/12) lalu itu semakin menunjukkan bahwa KPK sangat mudah diintervensi. Karena itu, dia berharap KPK mengklarifikasi secara resmi pernyataan Luhut untuk mengetahui apakah ada kepentingan lain di balik pernyataan itu.
Sebab, lanjut Saor, pernyataan Luhut disampaikan setelah KPK melakukan OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Sahat dan Luhut sama-sama bernaung di bawah bendera Partai Golkar. ”Ini yang perlu diklarifikasi KPK,” tutur pria yang berprofesi sebagai advokat tersebut. (tyo/c19/fal/jpg/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria