JAKARTA – Kembalinya kewenangan penataan daerah pemilihan (dapil) kepada penyelenggara pemilu dipandang positif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus memastikan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu dikerjakan berdasarkan prinsip-prinisip yang obyektif.
KPU saat ini sudah membentuk tim ahli yang akan membantu proses pendapilan. Antara lain Guru Besar Universitas Airlangga Ramlan Surbakti, akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Ahsanul Minan hingga pakar kepemiluan Didik Supriyanto.
Didik mengatakan, secara teknis penataan dapil saat ini sudah lebih mudah. Saat ini, data-data pendukung sudah lebih akurat. ’’Mudah karena peta geospasial itu sudah gampang,’’ ujarnya (22/12).
Yang diperlukan, lanjut dia, tinggal bagaimana semua pihak dilibatkan dalam merumuskan pendapilan. Sehingga prosesnya tidak hanya didominasi partai ataupun proses di DPR. ’’Tidak hanya domain parpol dan DPR, tapi domain penduduk,’’ imbuhnya.
Diakuinya, proses pendapilan sarat dengan kepentingan politik. Oleh karenanya, kemungkinan adanya intervensi sangat terbuka. Untuk itu, agar politisasi bisa dimimimalisir, prosesnya harus dilakukan terbuka. Sehingga publik ikut mengawal.
Didik menambahkan, pemetaan dapil saat ini masih memunculkan masalah. Dalam basis penghitungan misalnya, masih didasarkan pada kesetaraan jumlah suara di suatu wilayah, bukan jumlah penduduk. ’’(Padahal) Bayi dan anak-anak, ODGJ, lansia, itu punya hak untuk diwakili walau mungkin gak punya hak suara,’’ tuturnya mencontohkan.
Problem lainnya misalnya belum setaranya proporsionalitas Jawa dan luar Jawa. Dari 580 kursi, sekitar 306 ada di Jawa. Dia menilai harus ada deviasi untuk kesetaraan politik. Di pilpres misalnya, kemenangan tidak hanya dari suara melainkan ada syarat sebaran di mayoritas provinsi.
’’Dulu kami sama prof Ramlan membuat deviasi Jawa - luar jawa. Katakanlah 580 kursi langsung dibagi 2 saja. Jawa 290, luar jawa 290,’’ terangnya. Ramlan menambahkan, cara kerja KPU harus berbeda dengan parpol. Sehingga publik harus dilibatkan. ’’Kalau DPR itu dianggap itu urusan dia aja, kalau KPU itu urusan rakyat, karena itu harus konsultasi publik,’’ ujarnya.
Dalam pembahasan tim ahli dengan KPU, kata Ramlan, ada dua wacana yang berkembang. Yakni merevisi secara minor atau menata ulang seluruh dapil. Ramlan sendiri mengusulkan menata ulang secara penuh.
’’Putusan MK sangat menekankan kesetaraan nilai suara, proporsionalitas dan sebagainya. Ini kan tidak mungkin dicapai kalau tidak menata kembali,’’ katanya memberi alasan.
Ramlan juga sepakat bahwa ada sejumlah persoalan pada dapil yang ada. Salah satunya terkait proporsionalitas. Dia mencontohkan, secara kalkulasi matematis, dapil di provinsi Sumatera Utara mendapat 31 kursi. Faktanya saat ini hanya 30 kursi karena pertimbangan politik.
Nah, dengan diserahkannya penetapan ke KPU, Ramlan berharap aspek politis tidak terlalu dominan. ’’Ini jadi sebuah momentum memperbaiki alokasi kursi DPR,’’ tegasnya. (far/bay)
Kewenangan Pembagian Dapil
Pemilu 1999
DPR RI : KPU
DPRD Provinsi : KPU
DPRD Kab/Kota : KPU
Pemilu 2004
DPR RI : KPU
DPRD Provinsi : KPU
DPRD Kab/Kota : KPU
Pemilu 2009
DPR RI : DPR-Pemerintah pada Lampiran UU
DPRD Provinsi : KPU
DPRD Kab/Kota : KPU
Pemilu 2014
DPR RI : DPR-Pemerintah pada Lampiran UU
DPRD Provinsi : KPU
DPRD Kab/Kota : KPU
Pemilu 2019
DPR RI : DPR-Pemerintah pada Lampiran UU
DPRD Provinsi : DPR-Pemerintah pada Lampiran UU
DPRD Kab/Kota : KPU
Pemilu 2024
DPR RI : KPU
DPRD Provinsi : KPU
DPRD Kab/Kota : KPU
Sumber : Perludem
Editor : izak-Indra Zakaria