KETUA KPU RI Hasyim Asyari berjanji untuk membuka secara luas partisipasi public terkait penataan dapil. Selain adanya tahap uji publik di daerah atas rancangan dapil, di level perencanaan juga dibuka kanal untuk menyerap aspirasi.
’’Ditingkat nasional ada focus group discusion, juga dengan melibatkan ahli, stakeholder,’’ kata Hasyim kemarin (22/12). Dia menambahkan, dilibatkannya para ahli sejak awal merupakan bagian dari upaya KPU untuk menghasilkan pemetaan dapil yang sebaik-baiknya.
Namun demikian, Hasyim menyebut KPU jugaakan meminta masukan partai politik khususnya melalui Komisi II DPR RI. Karena itu bagian dari proses penyusunan peraturan KPU.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan, proses penyusunan dapil harus memastikan sejumlah prinsip. Antara lain harus memenuhi prinsip demokratis, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Jika berbasis kepentingan, maka kalkulasinya bukan keadilan. Hal itu pula yang ikut melatarbelakangi pihaknya mengajukan gugatan ke MK. ’’Ketika dapil alokasi kursi bagian lampiran UU yang dibuat oleh pembuat UU ada potensi konflik kepentingan di situ,’’ terangnya.
Wanita yang akrab disapa Ninis itu mengingatkan KPU untuk bekerja efektif tanpa mengurangi substansi partisipasi publik. Mengingat waktu yang tersisa relatif terbatas. (far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria