Masa kampanye Pemilu 2024 belum dimulai. Namun, sejumlah partai politik (parpol) dan bakal calon anggota legislatif (caleg) sudah aktif memperkenalkan diri ke publik.
---
JAKARTA – Dibutuhkan sebuah regulasi yang bisa mengatur ”kampanye” yang dimulai lebih awal. Terhitung, sejak penetapan parpol peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Desember lalu, sosialisasi yang dilakukan sudah gencar. Mulai di media sosial hingga media luar ruang berupa bendera partai maupun baliho bakal caleg.
Menyikapi hal itu, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana membuat regulasi untuk menata fenomena tersebut. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, pengaturan di momen saat ini perlu dilakukan. Sebab, meski kampanye baru akan dimulai November 2023, peserta sudah ada. ”Sulit rasanya parpol tidak melakukan sosialisasi, apalagi di media sosial,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (25/12).
Perempuan yang akrab disapa Ninis itu menerangkan, setidaknya ada dua hal yang penting untuk diatur. Pertama adalah menyangkut pendanaan. Seperti kampanye, sosialisasi oleh parpol pasti juga membutuhkan dana. Terlebih, jika sudah bersafari ke berbagai lokasi. ”Paling tidak, perlu didorong untuk mengatur pencatatannya. Dari mana uangnya, digunakan untuk apa,” imbuhnya.
Hal itu diperlukan sebagai bukti akuntabilitas sekaligus menghindari potensi pendanaan dari sumber-sumber terlarang. ”Jangan sampai karena belum masuk masa kampanye, justru biaya-biaya yang dikeluarkan jadi tidak tercatat,” tuturnya.
Selain pendanaan, Ninis memandang perlunya penegakan aturan atas pelanggaran masa sosialisasi. Khususnya, di media sosial yang rawan menjadi ajang propaganda perpecahan. Dia mengingatkan, salah satu alasan waktu kampanye dipangkas menjadi 75 hari adalah terciptanya stabilitas sosial. ”Supaya jangan sampai disinformasi masif di medsos,” ucapnya. Nah, jika di masa sosialisasi sudah digunakan untuk kampanye hitam, pengurangan durasi kampanye menjadi tidak relevan lagi.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, aturan teknis sosialisasi tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Dalam rapat akhir pekan lalu, semua stakeholder sudah sepakat membentuk tim teknis. ”Nanti, tim teknis inilah yang akan bekerja (menyusun). Setelah kira-kira sudah final, kami akan rapat kembali,” ujarnya.
Terkait usulan pencatatan dana sosialisasi, Idham belum bisa memastikan apakah akan diatur. Namun, jika ada masukan, pihaknya akan menampung dan mempertimbangkan. Rencananya, selain stakeholder pemilu, juga akan dilibatkan perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia hingga Dewan Pers.
Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyambut positif rencana dibukanya masa sosialisasi parpol. Sebagai partai pendatang baru, pihaknya membutuhkan pengenalan di masyarakat. ”Tentu Partai Buruh setuju,” tegasnya.
Bahkan, Said mengusulkan agar ajakan atau pengenalan atribut parpol sebaiknya dibolehkan. Sepanjang tidak dalam bentuk pengumpulan jumlah massa yang besar di lapangan terbuka. (far/c9/bay/jpg/rdh/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria