JAKARTA - Partai Ummat menyebut ada partai politik (parpol) lain yang menganggu dan berusaha mengagalkan proses verifikasi faktual (verfak) ulang mereka. Ummat berencana mengadukan itu ke Bawaslu RI.
Jubir Partai Ummat Mustofa B Nahrawardaya mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari pengurus dan kader di daerah-daerah yang sekarang ini sedang menjalani verfak ulang di Sulawesi Utara. Bahwa ada kader partai lain yang berusaha mengganggu jalannya verfak ulang. Bahkan, kata dia, mereka terindikasi melakukan upaya intervensi kepada penyelenggara dan pengawas. ''Agar Partai Ummat tidak lolos dan tidak bisa ikut Pemilu 2024,'' terangnya (27/12).
Mustofa menegaskan, Partai Ummat tidak akan tinggal diam. Semua partai posisinya sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau mereka melakukan manuver politik, sebaiknya dengan cara yang sportif. ''Jangan gunakan cara-cara yang tidak etis dan curang karena takut kalah dalam permainan,'' bebernya.
Pihaknya menghimbau agar kader Partai Ummat tetap istiqamah dalam menjalankan tugas. Kader juga diminta taat pada aturan yang telah ditentukan oleh KPU agar Partai Ummat bisa menjadi peserta Pemilu 2024.
Menurutnya, kader Partai Ummat adalah petarung dan pejuang di lapangan. Pihaknya yakin jika tidak ada gangguan, partai yang didirikan Amien Rais itu tidak akan menemukan hambatan yang berarti. ''Kader Partai Ummat adalah para aktivis partai yang sudah teruji,'' tuturnya.
Mustofa menjelaskan, saat ini pihaknya menyiapkan bukti-bukti dugaan intervensi itu. Jika mereka terus mengganggu proses verfak, maka partainya siap melaporkan ke pihak terkait, agar mereka berhenti menganggu.
Tentu, lanjut dia, laporan itu akan disampaikan ke Bawaslu RI. Sebab, gangguan itu dilakukan para kader dari salah satu parpol peserta Pemilu 2024. Tidak menutup kemungkinan, nama partai asal kader yang mengganggu itu kemungkinan besar akan dibuka ke publik.
Menurutnya, ulah gerombolan itu sangat mengganggu dan tak boleh dibiarkan. "Untuk NTT tak ada hambatan dan gangguan berarti. Namun khusus Sulawesi Utara, gangguan ini massif terjadi," terangnya.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui dan belum mendapatkan informasi terkait keluhan dari Partai Ummat tersebut. Termasuk, laporan dari pengawas di daerah. ''Sampai sekarang belum terpantau,'' paparnya.
Menurut dia, selama tidak ada indikasi, temuan, dan laporan, maka akan sulit untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Bawaslu mempersilahkan Partai Ummat untuk bisa melaporkan temuan itu. (lum/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria