JAKARTA – Delapan partai politik memastikan komitmennya menolak wacana sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Kali ini, para ketua umum (ketum) parpol bertemu dan menyampaikan sikap tersebut.
Pertemuan Minggu (8/1) digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta. Hadir langsung Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Sedangkan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dan diwakili Waketum Ahmad Ali dan Sekjen Johnny G Plate. Ketum PPP Mardiono juga tidak hadir dan diwakili Waketum Amir Uskara. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga berhalangan, namun tidak ada yang mewakili. ''Gerindra (sudah) sepakat dengan hasil pertemuan ini,'' sebut Airlangga.
Airlangga menyampaikan lima poin hasil pertemuan yang berlangsung tertutup itu. Pertama, delapan parpol menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang. Menurut mereka, hal itu merupakan kemunduran bagi demokrasi. Di sisi lain, sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana pemilih dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh parpol ''Kami tidak ingin demokrasi mundur,'' kata Airlangga.
Yang kedua, delapan parpol sepakat bahwa sistem proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Sejak itu, proporsional terbuka telah berjalan di tiga kali pemilu.
Poin ketiga, lanjut Airlangga, KPU harus menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Keempat, delapan parpol mengapresiasi pemerintah yang telah menyiapkan anggaran Pemilu 2024. Poin kelima, mereka berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu secara sehat dan damai. ''Dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi,'' tandas Airlangga.
Terpisah, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya menghormati langkah politik sejumlah ketum partai tersebut. Hasto mengatakan, saat ini pasal terkait sistem pemilu sedang digugat di MK. Semua pihak diminta menghormati proses yang bergulir. Hasto memastikan PDIP siap patuh terhadap apapun putusan MK. ''Kami tidak akan mengintervensi MK,'' tegas politikus asal Jogjakarta itu. (lum/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria