JAKARTA–Delapan partai politik yang menolak wacana sistem proporsional tertutup, tampaknya memiliki pertimbangan tersendiri. Jika sistem itu diterapkan, parpol dengan party ID yang lemah berpotensi untuk tergusur.
Sederhananya, party ID merupakan tolok ukur sejauh mana kedekatan rakyat atau pemilih mengidentikkan diri dengan sebuah parpol. Pakar politik Ahmad Khoirul Umam menuturkan, saat ini ada parpol dengan party ID kuat. Baik karena kedekatan idealisme maupun karisma pemimpin.
Sebaliknya, ada partai yang memiliki party ID lemah. Dosen Universitas Paramadina itu menyatakan, sistem proporsional tertutup akan menguntungkan PDI Perjuangan dengan party ID kuat. Di sisi lain, kekuatan parpol seperti Partai Golkar bisa jadi akan tergerus signifikan karena adanya varian kekuatan politik atau faksi di internal beringin.
“Sistem proporsional tertutup juga berpeluang membunuh PAN dan PPP, karena terbatasnya party ID dan tokoh karismatik di dalamnya,” tuturnya dua hari lalu.
Menurut Umam, penolakan delapan partai terhadap proporsional tertutup adalah bentuk perlawanan terbuka terhadap operasi pengembalian sistem kekuasaan yang sentralistis. Uji materi di MK itu berhasil mengonsolidasikan partai pemerintah dan partai oposisi untuk bersatu, mendukung agar sistem proporsional terbuka tetap berlaku.
Menurut dia, proporsional terbuka adalah hasil kesepakatan politik antarparpol yang berlaga di pemilu. Operasi politik-hukum lewat gugatan MK menjadi cara yang paling mudah, murah, dan efektif untuk mengambil alih kontrol kekuasaan nasional dalam genggaman elite tertentu.
Karena itu, independensi MK dan soliditas delapan parpol di Senayan dipertaruhkan. Jika MK mengabulkan uji materi sebelum tahap pencalonan, misalnya, hal itu bisa mengacaukan sejumlah parpol. ”Persiapan dan strategi internal partai-partai politik menuju Pemilu 2024 juga akan kacau,” urainya.
Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, meminta MK tak bermain mata dalam mengambil keputusan. Tidak boleh ada permainan dan intervensi dalam putusan. “Sebenarnya mudah bagi MK. Putuskan saja seperti sebelumnya, karena MK pernah memutus perkara yang sama pada 2008,” ucapnya.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan, pihaknya tunduk pada ketentuan UU Pemilu. Apapun sistem yang berlaku, itulah yang akan digunakan.
Dia menerangkan, pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari terkait sistem proporsional tertutup tak lepas dari konteks adanya gugatan di MK. “Pak Ketua kan hanya menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi,” ujarnya di kantor KPU RI, Jakarta.
Meski MK pernah memutus sistem pemilu adalah proporsional terbuka, bukan tidak mungkin sikap itu berubah. Berkaca dari gugatan verifikasi partai, MK juga mengubah sikap terhadap putusan sebelumnya.
Dia menambahkan, dalam persidangan di MK, KPU akan memberikan pandangan dari sisi teknis. Apa saja kelebihan dan kekurangan tiap sistem. Pasalnya, sistem proporsional tertutup maupun proporsional terbuka pernah dijalankan di Indonesia.
Jubir Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, sidang lanjutan uji materi UU Pemilu bakal digelar Selasa (17/1). Dalam persidangan nanti, MK akan mendengarkan keterangan DPR, presiden, dan KPU sebagai pihak terkait. (lum/far/wan/c18/bay/jpg/kri/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria