Pernyataan Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM berat masa lampau ditanggapi beragam.
---
JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menyebutkan, rekomendasi perihal pengakuan adanya kejahatan kemanusiaan bukan hal baru. Sejak 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi serupa.
”Bahkan (rekomendasi Komnas HAM) tidak sekadar pengakuan, tapi juga permintaan maaf,” ujarnya, Kamis (12/1).
Menurut Rivanlee, pengakuan dan permintaan maaf atas pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bisa berdiri sendiri. Hal itu harus ditindaklanjuti dengan rangkaian tindakan lain seperti memberikan hak-hak korban secara keseluruhan. ”Karena pelanggaran HAM berat terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan,” terangnya.
Bukan hanya itu, rekomendasi berupa pemberian bantuan rehabilitasi fisik, psikologis, jaminan kesehatan, dan beasiswa bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu juga bukan hal baru. Sejak awal reformasi, bantuan-bantuan untuk korban semacam itu sudah direkomendasikan Komnas HAM, DPR, hingga MA.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menambahkan, pengakuan Presiden Jokowi atas pelanggaran HAM masa lalu tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum. Pengakuan tanpa dibarengi upaya untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab hanya akan menambah garam pada luka korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.
”Meski kami menghargai sikap Presiden Joko Widodo dalam mengakui terjadinya pelanggaran HAM sejak 1960-an di Indonesia,” kata Usman.
Sementara itu, apresiasi disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo yang tidak lain adik penyair dan aktivis HAM yang menjadi korban penculikan 1998, Wiji Thukul. Menurut dia, pengakuan dan penyesalan presiden adalah titik pijak untuk mendapatkan keadilan bagi para korban. Karena itu, janji yang disampaikan presiden harus terus dikawal.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pernyataan terkait sejumlah pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. ”Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa.” Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut disampaikan setelah menerima hasil kerja Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) Rabu (11/1).
Sebanyak 12 kejadian masa lalu, diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Antara lain, peristiwa 1965–1966; peristiwa penembakan misterius 1982–1985; peristiwa Talangsari, Lampung, 1989; peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh, 1989; dan peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997–1998. Kemudian kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998–1999; peristiwa pembunuhan dukun santet 1998–1999; peristiwa Simpang KKA, Aceh, 1999; peristiwa Wasior, Papua, 2001–2002; peristiwa Wamena, Papua, 2003; dan peristiwa Jambo Keupok, Aceh, 2003.
Negara berjanji memulihkan hak korban. ”Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial,” kata Jokowi. (jpc/rdh/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria