Selain KTT G7, Jokowi juga menghadiri sejumlah side event. Salah satunya, yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). PGII merupakan kolaborasi yang dibentuk oleh G7 untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan di Bali sebelumnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri 6 anggota G7 (Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Italia, dan Inggris), Uni Eropa, mitra G7 (India, Australia, Korea Selatan, Comoros, Vietnam, dan Cook Islands), IMF, dan tiga perwakilan sektor swasta (Japan Foreign Trade Council, Nokia, dan Citi Group) itu, menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang turut mendampingi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki agenda besar membangun infrastruktur. Adapun pembangunan ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan dan tingkatkan daya saing.
Karenanya, Presiden mengajak PGII untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). ”Indonesia mengharapkan dukungan PGII terhadap pembangunan IKN melalui investasi konkret dan pembiayaan inovatif lainnya,” ujarnya dalam keterangan resminya (21/5).
Pada kesempatan itu, dijelaskan pula bahwa Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris, termasuk pembangunan IKN, untuk mengatasi ketimpangan. Mengingat, sebelumnya pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan tidak meratanya sebaran jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di Tanah Air.
Selain itu, kata dia, IKN didesain sebagai kota pintar masa depan berbasis alam dengan 70 persen area hijau dan 80 persen sumber energi berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Oleh sebab itu, investasi pembangunan IKN sangat terbuka di berbagai sektor. Mulai dari transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan lainnya.
Di sisi lain, Jokowi juga menghadiri sejumlah pertemuan bilateral. Diakuinya, banyak sekali permintaan bilateral yang ditujukan kepada sang Kepala Negara. Di hari pertama, ada 7 pertemuan dengan Jepang, Inggris, Kanada, Brazil, Cook Islands, IMF, dan Australia.
Menurut Retno, di hampir semua pertemuan, Jokowi selalu menekankan pentingnya kemitraan yang setara, inklusif, dan saling menguntungkan. Termasuk pentingnya peningkatan kerja sama perdagangan, yang mencakup upaya menghilangkan hambatan-hambatan di dalamnya.
Selain itu, Jokowi juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kerja sama investasi dan transformasi energi, termasuk implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP dinilai penting untuk mendukung upaya mencapai target zero carbon pada tahun 2060.
”Dan di hampir semua pertemuan, Presiden juga menyampaikan informasi mengenai hasil KTT ke-42 ASEAN, khususnya mengenai isu Myanmar. Dan semua pemimpin mengapresiasi kepemimpinan Indonesia untuk isu Myanmar,” paparnya.
Isu-isu spesifik juga muncul di masing-masing pertemuan. Misal dengan Jepang, kedua pemimpin negara mengharapkan agar review Indonesian-Japan Economic Partnersip agreement (IJEPA) dapat diselesaikan September tahun ini. Kemudian, Jokowi juga juga menyampaikan harapan agar proses bidding MRT dapat segera diselesaikan.
”Presiden juga meminta penghapusan tarif untuk tuna kaleng dan perluasan akses pasar untuk buah-buahan tropis dari Indonesia,” katanya.
Kemudian, dengan Managing Director IMF, pertemuan diisi dengan tukar pikiran mengenai situasi ekonomi dunia yang banyak diwarnai uncertainties atau ketidakpastian. Kendati begitu, ekonomi Indonesia dinilai baik dan stabil oleh IMF. ”Dan pertumbuhannya jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia,” ungkap Retno. (mia)
Editor : izak-Indra Zakaria