JAKARTA - Tim Percepatan Reformasi Hukum tidak akan membuat produk hukum baru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menegaskan hal itu saat ditanyai oleh awak media, kemarin siang (29/5). Menurut dia, aturan yang ada saat ini sudah bagus. Hanya saja masih memiliki celah. Sehingga seringkali menghambat penyelesaian kasus hukum yang dialami oleh masyarakat.
Untuk itu, Mahfud mengumpulkan para pakar dan ahli dari berbagai bidang kemudian memberi mereka wadah bernama Tim Percepatan Reformasi Hukum. Langkah tersebut diambil sebagai respons pemerintah atas perkembangan situasi di masyarakat. ”Oleh sebab itu, para akademisi yang selalu ngomong di seminar, para aktivis yang selalu mengatakan 'ini kok pemerintah nggak bisa menyelesaikan', kami undang. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Ketemu di satu meja,” bebernya.
Lantaran masalah yang muncul di masyarakat tidak sedikit, Mahfud memutuskan mengisi tim tersebut dengan empat kelompok kerja. Masing-masing digawangi oleh orang-orang top dari berbagai bidang. Mereka diajak berpikir bersama untuk mencari solusi atas penanganan persoalan bidang hukum yang mandek. Mafia tanah misalnya. Tidak jarang masyarakat terbelit persoalan yang rumit. Ada sertifikat palsu, namun para saksi termasuk notaris sudah meninggal dunia.
Alhasil, masalah tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan. “Oleh sebab itu, kita baca bersama masalahnya,” terang dia. ”Mau dibuat hukum baru, hukumnya sudah cukup. Tetapi ini macet, hukumnya sudah bagus tapi macet di pelaksanaan,” tambahnya. Dengan keberadaan para ahli dan pakar dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum, pemerintah berharap bisa lahir saran atau rekomendasi sebagai jalan keluar atas macetnya penyelesaian masalah tersebut.
Tentu saja persoalan mafia tanah hanya contoh. Sebab, masih banyak masalah lain di berbagai sektor. Untuk itu pula, kelompok kerja dalam tim yang berada di bawah komando Mahfud secara langsung tersebut dibagi atas bidang kerja masing-masing. Mulai reformasi peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, reformasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, sampai reformasi sektor peraturan perundang-undangan.
Meski diisi oleh orang-orang top, Mahfud menegaskan kembali, tim yang dibentuk berdasar Surat Keputusan Bernomor 63 Tahun 2023 itu tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini. “Tim ini tidak berpretensi menyelesaikan kasus konkrit yang ada sekarang. Tim ini akan menghasilkan naskah akademik dan rekomendasi dari celah hukum,” bebernya. Namun demikian, mereka bakal fokus pada persoalan yang muncul sesuai dengan kelompok kerja masing-masing.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mencontohkan produk naskah akademik atau rekomendasi yang mungkin akan muncul dari pemikiran para ahli dan pakar tersebut. “Misalnya ini harus dibuktikan, yang itu diganti oleh negara, yang ini harus begini, dan seterusnya. Itu nanti rekomendasi,” jelas Mahfud. Dia juga menegaskan kembali bahwa aturan hukum yang ada saat ini sudah bagus dan lengkap. Sehingga tim tersebut hanya mencarikan jalan keluar di beberapa sektor yang macet.
Lewat tim yang berisi para ahli dan pakar, Mahfud berharap besar muncul ide dan solusi sebagaimana pemikiran-pemikiran yang seringkali mereka sampaikan melalui seminar, media, dan berbagai forum. ”Inilah yang akan diberitahu kepada mereka yang sering punya usul lewat media, ayo kita rumuskan dalam naskah akademik lalu rekomendasi,” kata dia. ”Jadi, tidak berpretensi membuat hukum baru. Tapi, mari kita cari jalan,” pungkasnya.
Salah satu ekonom senior yang masuk dalam jajaran Tim Percepatan Reformasi Hukum adalah Faisal Basri. Ketika Jawa Pos menanyakan terkait hal itu, Faisal belum mau banyak berbicara. ‘’Kiranya kita tunggu dulu sampai pertemuan pertama tim,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (29/5). Nama Faisal masuk dalam jajaran Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam. Sepak terjang Faisal memang tak perlu diragukan.
Selain dikenal sebagai ekonom senior, pria 63 tahun itu juga kritis. Pada 2014, dia diminta menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Tugasnya untuk melakukan reformasi tata kelola minyak dan gas (migas), yakni memberantas mafia migas yang bersarang di sektor energi dan menata ulang kelembagaan supaya bisa bekerja optimal. Dia juga pernah diminta untuk membantu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Tugasnya untuk memberantas mafia ikan alias anti-illegal fishing. (dee/syn/jpg/er)
Editor : izak-Indra Zakaria