JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut cawe-cawe atau terlibat dalam Pilpres, masih menjadi perdebatan. Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, memberikan dukungan pada presiden. Alasannya, sikap presiden itu dinilai tidak melanggar secara yuridis maupun etis. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pernyataan Jokowi yang akan cawe-cawe dan tidak netral memang memuncul pro dan kontra di publik. Namun, secara yuridis tidak ada aturan dan Undang-undang (UU) yang dilanggar. Termasuk UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
"Secara etis, juga tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," terang Viva yang juga juru bicara PAN itu (31/5). Menurut Viva, pihaknya meyakini Presiden tidak akan melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara. Atau, menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. Dia menegaskan, mekanisme, prosedur, dan proses pemilu sudah jelas diatur dalam UU. Presiden tidak memiliki kewenangan mencalonkan calon.
Kewenangan itu, lanjut dia, menjadi hak konstitusional parpol. Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres. Tidak ada penekanan, intervensi, atau penjegalan. Kalaupun Presiden diundang partai koalisi pemerintah untuk berdiskusi atau tukar pikiran demi bangsa dan negara, maka hal itu tentu boleh saja. "Masak dilarang sih? Jangan politik baper dong," ucapnya.
Viva mengatakan, jangan-jangan kekhawatiran dari kelompok yang menyebut antitesa Presiden itu karena hasil survei. Sebab, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi masih tinggi. Yakni, mencapai 74,5 persen. Lalu, akan berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect.
Karena itu, pihaknya berharap Presiden tidak boleh diam saja atau bersikap netral terhadap pemilu. "Presiden harus ikut terlibat dan bertanggungjawab agar Pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, sikap Jokowi itu menyalahi kaidah demokrasi. Presiden seharusnya netral dalam penyelenggaraan pemilu. Dia tidak boleh ikut campur dalam urusan dukung mendukung salah satu kandidat. "Presiden cukup menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jurdil," terangnya.
Mulyanto menegaskan, presiden harus paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Karena itu, presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan dengan legawa. Bukan dengan cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya. Jika cawe-cawe terlalu jauh, sama saja mengkhianati demokrasi.
"Biarkan publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional," tegas Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR itu menyebut, presiden boleh jadi panik dengan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang terus meningkat. Lalu, Jokowi menilai Anies merupakan figur capres yang tidak bisa diandalkan untuk melanjutkan program-program yang sedang dijalankan. Nah, untuk mengamankan program itu presiden merasa perlu cawe-cawe mendukung capres selain Anies. (lum/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria