JAKARTA – Ketentuan kewajiban laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye (LPSDK) peserta Pemilu 2024 rencananya bakal dihapus. Kebijakan itu terungkap dalam draf rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. Tak pelak, sejumlah pihak menilai rencana penghapusan tersebut merupakan kemunduran.
Menurut anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, sejatinya LPSDK adalah tradisi baik. Sejak diberlakukan pada Pemilu 2014 lalu, kewajiban LPSDK sangat membantu publik dalam mencermati dana selama masa kampanye berlangsung. ’’LPSDK ini praktik baik yang semestinya menjadi komitmen semua pihak untuk mewujudkan pemilu bersih dan antikorupsi,’’ kata Titik (1/6).
Apalagi, lanjut dia, tren situasi demokrasi dan korupsi di Indonesia sedang tidak cukup baik. Dari indikator indeks persepsi korupsi, misalnya. Skornya terus menurun. ’’Nah, penghapusan itu juga bisa melemahkan semangat dan gerakan antikorupsi dan pemilu bersih,’’ tuturnya.
Titi menegaskan, LPSDK sangat dibutuhkan publik untuk mengecek dana kampanye peserta pemilu secara rutin. Sebab, jika hanya berbasis laporan awal dana kampanye (LADK) serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) di akhir masa kampanye, maka akan sulit mencermati. Sebab, publik harus menunggu sampai babak akhir masa kampanye untuk mengecek arus dana kampanye peserta pemilu.
Dengan tidak adanya pencermatan secara rutin, menurut Titi, bisa saja ada peserta yang banyak aktivitas kampanyenya, tetapi tidak jelas pemasukannya. ’’Apalagi saat ini caleg kan juga tidak diharuskan membuat laporan harta kekayaan. Hal itu kian menyulitkan dalam memastikan akuntabilitasnya. Karena itu, LPSDK tetap perlu,’’ tegasnya.
Sejauh ini, draf rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye sudah dalam tahap finalisasi. Sebelumnya, KPU sudah mengonsultasikan draf tersebut kepada DPR RI dan pemerintah pada awal pekan lalu.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan, penghapusan kewajiban melaporkan LPSDK bukan merupakan persoalan. Meski sudah berlaku lama, secara aturan LPSDK tidak diwajibkan undang-undang (UU) tentang pemilu. ’’LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam UU Pemilu,’’ ujarnya.
Selain itu, lanjut Idham, durasi masa kampanye di Pemilu 2024 juga jauh lebih singkat, yakni hanya 75 hari. Meski demikian, pihaknya meyakini format baru tidak akan menurunkan akuntabilitas dana kampanye peserta pemilu. Sebab, data keuangan yang biasanya ada di LPSDK masih terdapat dalam LPPDK di akhir kampanye. (far/c17/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria