JAKARTA - Maraknya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) turut menyedot perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sepanjang 2023, mereka telah menyampaikan laporan hasil analisis kepada Polri. Secara keseluruhan, ada empat hasil analisis yang sudah dilaporkan kepada Korps Bhayangkara.
Menurut Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M. Natsir Kongah menyampaikan bahwa seluruh hasil analisis tersebut telah ditindaklanjuti oleh Polri. Mereka sudah menetapkan beberapa tersangka. ”Pada tahun 2023 PPATK telah menyampaikan empat hasil analisis terkait TPPO dengan nilai transaksi kurang lebih Rp 442 miliar,” terang dia.
Tidak hanya itu, saat ini PPATK juga tengah menelusuri jaringan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. ”Baik itu jaringan Kamboja sebagaimana permintaan Polri maupun proaktif oleh PPATK. Sedang dilakukan penelusuran aliran dananya ke berbagai PJK (Penyedia Jasa Keuangan, Red),” ungkap Natsir. Sebelumnya, pemerintah telah menegaskan bahwa praktik TPPO harus dituntaskan.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga menyebut, 80 persen korban TPPO merupakan perempuan. Berdasarkan data Polri tahun 2020-2023, korban TPPO perempuan terdiri 796 perempuan dewasa dan 475 anak perempuan. Angka ini pun diduga masih hanya di level permukaan saja karena banyak yang tidak terdeteksi.
Karenanya, ia meminta agar Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan dibentuk nantinya mempertimbangkan unsur PPA dalam institusinya. Sehingga secara kelembagaan di bawah naungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan lebih efektif dan efisien.
"Unsur PPA akan menjadi perhatian yang sangat penting untuk direktorat ini," ujarnya.
Sebagai informasi, KemenPPPA bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyepakati percepatan pembentukan Direktorat PPA dan TPPO. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pencegahan TPPO pada 30 Mei 2023 silam.
Rencananya, Direktorat PPA dan TPPO akan menangani 5 sub direktorat. Yakni, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, TPPO dalam negeri, TPPO wilayah Asia Timur dan Tenggara, dan TPPO di luar wilayah Asia Timur dan Tenggara.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan, dengan adanya direktorat ini maka jumlah personel pun akan kian bertambah. Saat ini, di Markas Besar (Mabes) Polri isu TPPO ditangani oleh 38 personel. Apabila dibentuk direktorat baru minimal akan ada 126 personel yang mengawali. "Harapan kita struktur ini akan jauh menjadi lebih kuat dan hasilnya lebih maksimal," katanya.
Seperti diketahui, kasus TPPO kian mengerikan. Dalam dua tahun terakhir, ribuan WNI dilaporkan menjadi korban TPPO di bisnis online scamming di luar negeri. Bukan hanya tak digaji, di sana mereka juga mengalami kekerasan jika tak mencapai target. (syn/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria