JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan tidak hanya menyangkut organisasi profesi kesehatan saja aja. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan yang mendapat dampak besar pada perubahan undang-undang. Kamis (8/6) berbagai organisasi kemasyarakatan dan ahli hukum menggelar diskusi publik.
CISDI sebagai salah satu organisasi masyarakat yang ikut dalam diskusi publik itu mendesak DPR menunda pengesahan RUU Kesehatan. “Kami juga mendorong DPR RI memastikan seluruh masukan masyarakat sipil terefleksikan hingga akhirnya draft RUU Kesehatan ini disahkan sebagai undang-undang,” ungkap CEO CISDI Diah Satyani.
Menurutnya, percepatan proses pengesahan RUU Kesehatan akan kontraproduktif dengan upaya memperkuat sistem kesehatan agar lebih tangguh. CISDI mencatat ada beberapa kepentingan publik yang belum menjadi bagian RUU ini. Pertama, terkait penghapusan alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBN dan APBD. Sejauh ini ada 58 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang proporsi anggaran kesehatannya di bawah 10 persen pada 2021.
Kedua, draf RUU Kesehatan belum menguatkan kader kesehatan melalui pemberian upah secara wajib dan tidak melembagakan peran kader sebagai tenaga pendukung kesehatan seperti yang direkomendasikan WHO.“Pelembagaan kader penting untuk meregistrasikan kader, memetakan jumlah dan lokasi kader sebagai garda terdepan, membuat struktur pelatihan yang berkesinambungan, dan memastikan kualitas layanan dengan standar kompetensi,” kata Diah.
Selain itu, CISDI juga melihat pada daftar inventaris masalah (DIM) terbaru belum meluaskan definisi kelompok rentan dan memfasilitasi layanan kesehatan yang non-diskriminatif. Pada RUU Kesehatan Pasal 27 Ayat R sudah mendefinisikan masyarakat rentan dalam penjelasan. “Tetapi, pemerintah perlu memasukkan variabel kerentanan akibat minimnya kualitas hunian termasuk akses sanitasi dan kepadatan penduduk seperti warga binaan pemasyarakatan yang akses terhadap layanan kesehatannya terbatas,” kata Diah.
Lalu CISDI juga melihat, RUU Kesehatan belum ada larangan iklan promosi dan psonsorsip produk hasil tembakau. Ini merupakan langkah mendenormalisasi industri tembakau.
Direktur Yayasan IPAS Indonesia Marcia Soumokil menyatakan apresiasi RUU Kesehatan sudah melihat celah hukum yang perlu dicover untuk korban kekerasan seksual. Misalnya dengan mengubah usia kandungan yang bisa diaborsi yang semula enam minggu menjadi 14 minggu. “Namun dalam RUU ini belum ada ayat atau pasal untuk ada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bisa menangani dan perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat,” ujarnya.
Selain itu, dia juga tidak melihat adanya jaminan pembiayaan bagi korban kekerasan seksual. Dia meminta agar pembiayaan korban kekerasan seksual juga ditanggung BPJS Kesehatan. Selain itu juga untuk mereka yang terpapar penyakit akibat aktivitas seksual seperti HIV dan AIDS. (lyn)
Editor : izak-Indra Zakaria