JAKARTA – Tidak ada lagi keributan hukum atau politik di internal Partai Demokrat. (10/8) Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum peninjauan kembali (PK) kubu Moeldoko. Dengan demikian, Partai Demokrat dalam satu komando sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kemenangan itu pun tentu menggembirakan bagi pengurus, kader, dan simpatisan Demokrat dalam menyambut Pemilu 2024. Bahkan, seolah menjadi kado bagi AHY yang berulang tahun (ultah). Kemarin putra sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu persis berusia 45 tahun.
Menurut Suharto, juru bicara MA, perkara PK dengan Nomor 128 PK/TUN/2023 tersebut telah diputus Rabu (9/8) sore. Perkara itu disidangkan Hakim Agung Yosran sebagai ketua dan anggota masing-masing Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. ”Amarnya, menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon,” ujarnya kepada awak media.
Dalam persidangan PK tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sengketa yang diperkarakan oleh pihak Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun merupakan persoalan di dalam Partai Demokrat. Persisnya, masalah penilaian keabsahan kepengurusan. ”Antara penggugat dan tergugat II intervensi,” jelas Suharto.
Tergugat II intervensi adalah AHY, selaku ketua umum Partai Demokrat. Adapun tergugat I adalah Kemenkum HAM. Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, persoalan itu harus diselesaikan lebih dulu lewat mekanisme mahkamah partai.
Namun demikian, sampai PK diajukan penggugat, mekanisme tersebut belum ditempuh. Selain itu, novum atau bukti baru yang diajukan penggugat dinilai tidak bersifat menentukan. ”Sehingga tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi,” terang Suharto.
Tak ayal, jajaran pengurus DPP Partai Demokrat pun menyambut keputusan itu dengan riang. Dalam video pendek yang beredar, AHY mengumumkan di hadapan jajaran pengurus DPP saat perayaan ultahnya. ’’Pemohon Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko. Termohon/terdakwa menteri hukum dan HAM, Agus Harimurti Yudhoyono, dan kawan-kawan. Tanggal putus Kamis, 10 Agustus 2023. Amar putusan tolak,’’ ujar AHY diikuti sorak-sorai.
AHY sendiri belum memberikan statement resmi pasca keluarnya putusan MA. Dia dijadwalkan menggelar konferensi pers pada hari ini (11/8).
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyambut baik keputusan MA. Penolakan itu dianggap sebagai bentuk kemenangan dari keadilan sekaligus menyelamatkan demokrasi. ’’Majelis hakim agung menolak PK yang diajukan oleh Moeldoko. Keadilan dimenangkan dan demokrasi terselamatkan,’’ ucapnya.
Di tempat lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, sejak jauh hari dirinya meyakini bahwa PK itu bakal ditolak MA. Pasalnya, gugatan yang diajukan Moeldoko tidak pernah menang di semua tingkat pengadilan serta kalah juga di level pemerintah. ”Mula-mula kalah di Kemenkum HAM saat mengajukan penggantian kepengurusan di bawah kepemimpinan AHY,” katanya.
Ke depan, pihaknya berharap Partai Demokrat yang dipimpin AHY meyakini bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki niat dan rencana untuk mengalahkan Partai Demokrat yang sah di pengadilan. Dia juga berharap masyarakat memahami bahwa dirinya tidak membela Partai Demokrat dan AHY ketika menyebut mereka akan menang di pengadilan. ”Melainkan hanya membela kebenaran hukum yang dituangkan oleh Menkum HAM ke dalam keputusan menteri bahwa kepengurusan AHY sah dengan segala akibat hukumnya,” jelasnya. (far/syn/c17/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria