Eskalasi serangan balasan Iran ke Israel terus dicermati. Terutama dampaknya kepada Indonesia. Dari sisi ekonomi, berbagai pihak mengkhawatirkan melonjaknya harga minyak dunia yang berkorelasi pada kenaikan harga BBM di Tanah Air. Meski begitu, pemerintah memastikan harga BBM belum akan dinaikkan.
’’Ya, harga BBM masih seperti itu (tidak berubah sampai Juni). Kami berpikiran ini faktor short term, karena kecenderungan banyak pihak di dunia tidak menginginkan harga minyak yang terlalu tinggi,’’ ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pada diskusi yang digelar Eisenhower Fellowships Indonesia Alumni Chapter di Jakarta, (15/4).
Tutuka melanjutkan, secara historis selama sekitar 100 tahun, harga minyak cenderung ada di level yang rendah. Jika pun ada lonjakan, itu lebih disebabkan faktor geopolitik seperti saat ini. Nantinya, lonjakan itu pun akan berangsur turun dan harga minyak kembali melandai selama beberapa periode.
Dia melanjutkan, pasca serangan balasan Iran ke Israel, harga minyak mentah dunia diperkirakan dapat mencapai USD 100 per barel. Jikalau terjadi eskalasi konflik, harga minyak diperkirakan bisa mencapai level USD 120 – USD 130 per barel.
Indonesia juga disebutnya tidak memiliki kerja sama impor migas dari Iran. ’’Tidak ada impor dari Iran, walaupun kita jalin kerja sama dengan Iran tapi tidak mudah lakukan implementasinya jadi sampai saat ini tidak ada,’’ jelas dia.
Data Kementerian ESDM mencatat, sumber utama impor BBM Pertamina berasal dari Singapura, Malaysia, dan India. Sementara, sumber utama impor LPG berasal dari AS dan Timur Tengah. Sedangkan sumber utama impor crude dari Nigeria, Saudi Arabia, Angola, dan Gabon.
Meski begitu, Tutuka mengaku bahwa konflik itu memiliki konsekuensi pada asumsi makro APBN. Terutama pada membengkaknya subsidi energi. ’’Untuk setiap kenaikan ICP sebesar USD 5 per barel, subsidi BBM akan bertambah Rp 0,19 triliun. Lalu (dengan kenaikan yang sama), kompensasi solar bertambah Rp 6,42 triliun, serta subsidi LPG bertambah Rp 5,04 triliun,’’ jelas dia.
Pada kesempatan yang sama, ekonom Mari Elka Pangestu juga mengingatkan adanya risiko lonjakan harga minyak akibat konflik Iran-Israel. Gejolak harga minyak, inflasi, dan dinamika harga komoditas lainnya pasti akan berdampak pada Indonesia.
’’Dengan harga minyak di luar hal terkait dengan inflasi dan harga produksi naik, tentunya masalah kepada anggaran dan fiskal. Defisit anggaran dan fiskal karena kalau harga naik tentunya subsidi BBM juga akan naik ya kecuali harga BBM-nya mau dinaikkan,’’ jelas mantan menteri perdagangan itu.
Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia pasca serangan Iran ke Israel. Ia menilai cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada semakin naiknya harga minyak mentah dunia.
Menurutnya, hal tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika yang sudah menembus angka Rp 16 ribu. "Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pasca konflik Iran-Israel, pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif," paparnya.
Politisi PKS itu mengatakan, kondisi ini semacam triple shock, karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum Ramadan dan Idul Fitri, serta naiknya Dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp 16.000 per dolar.
Mulyanto menegaskan, sebagai negara net importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN, apalagi ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.
Menurutnya, hal itu tentu berbeda ketika zaman Indonesia berjaya sebagai negara pengekspor migas. "Dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita," kata legislator asal Dapil Tangerang Raya itu.
Dia mengatakan, kemarin (15/4) harga minyak WTI sebesar USD 85.6 per barel. Harga itu mengalami menailan sejak awal tahun. Yang semula harganya sebesar USD 70 per barel atau naik sebesar 22 persen.
Angka yang lumayan besar dan jauh di atas asumsi makro APBN 2024 yang hanya sebesar USD 82 per barel. "Padahal Menteri ESDM baru saja menetapkan ICP Maret 2024 sebesar USD 83.8 per barel (2 April 2024)," jelas Mulyanto.
Dia minta agar langkah antisipatif pemerintah tersebut tidak mengambil opsi kebijakan yang merugikan rakyat kecil, seperti kenaikan harga BBM atau gas LPG bersubsidi. "Langkah antisipasinya jangan malah mengorbankan rakyat dan meningkatkan inflasi," tegas Mulyanto. (dee/lum)
Editor : Indra Zakaria