Prokal.co, JAKARTA – Pemberian prioritas penerbitan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk ormas maupun ormas keagamaan terus menuai sorotan. Kali ini disampaikan pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi. Dia memandang kebijakan tersebut cenderung bermuatan politik ketimbang semangat ekonominya.
Fahmy mengatakan, pemberian izin itu berpotensi menjerembapkan ormas keagamaan tersebut. Fahmy memandang, kebijakan Jokowi tersebut lebih sarat kepentingan politik ketimbang ekonomi yang konon merupakan realisasi janji kampanye Jokowi.
’’Pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ditengarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat ormas keagamaan pascalengser pada Oktober mendatang,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.
Fahmy melanjutkan, kebijakan itu sungguh sangat tidak tepat, bahkan cenderung blunder. Alasannya, ormas keagamaan tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.
’’Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan ormas keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaan tambang swasta,’’ jelasnya.
Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada di wilayah abu-abu (grey areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan.
Kalau ormas keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi, ormas keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu yang berpotensi menjerembapkan mereka ke dalam dunia hitam pertambangan.
Fahmy menyebut, jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ormas keagamaan, caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Namun, pemerintah bisa memberikan PI (profitability index) kepada ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah.
’’Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik ormas keagamaan, tidak berisiko, dan tidak berpotensi menjerembapkan ormas keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam pertambangan. Pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madaratnya ketimbang manfaatnya,’’ ucapnya.
Sementara itu, sesepuh sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin ikut menyampaikan pandangannya. Dengan prasangka baik, Din mengatakan, kebijakan itu dapat dinilai positif. Yaitu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap ormas keagamaan. ’’Namun, hal demikian sangat terlambat. Motifnya terkesan untuk mengambil hati,’’ ujarnya (4/6).
Din mengatakan, ketika diminta menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban, dirinya sempat menyampaikan syarat kepada Presiden Jokowi.
Di antaranya supaya menanggulangi ketidakadilan antara segelintir orang yang menguasai 60 persen aset nasional dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.
Din mengatakan, Presiden Jokowi saat itu menjawab bahwa mengatasi persoalan itu tidak mudah. Menurut Din, mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut mudah selama ada kehendak politik yang baik. Dia hanya meminta pemerintah memiliki kehendak politik untuk umat Islam yang terimpit ketimpangan ekonomi.
’’Kini tiba-tiba kehendak politik itu ada lewat Menteri Bahlil,’’ jelasnya. Walaupun tidak ada kata terlambat, pemberian izin konsesi tambang tersebut berpotensi mengandung masalah.
Di antaranya pemberian izin pengelolaan tambang itu tidak sebanding dengan jasa NU dan Muhammadiyah serta ormas lain untuk bangsa Indonesia.
Kemudian, pemberian izin konsesi tersebut masih tidak seimbang dengan pemberian untuk perusahaan-perusahaan milik segelintir kelompok tadi. Selain itu, pemberian izin tambang, khususnya batu bara, diberikan di tengah protes global terhadap pemanfaatan energi fosil.
Din juga menyampaikan pemberian izin tambang kepada NU dan Muhammadiyah serta ormas keagamaan lainnya berpotensi membawa jebakan. Karena sistem IUP tidak sesuai dengan konstitusi. Serta tidak menjamin bahwa perolehan negara harus lebih besar dari keuntungan bersih penambang.
Di bagian lain, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pemberian izin tambang itu ranah pemerintah. Sementara dari sisi ormas keagamaannya, tidak otomatis bisa menjalankannya. ’’Karena harus memenuhi persyaratan,’’ katanya.
Mu’ti mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada pembicaraan antara pemerintah dengan PP Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang. Dia menyebut, jika ada penawaran resmi dari pemerintah untuk Muhammadiyah, akan dibahas lebih saksama terlebih dahulu.
Dia menekankan Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Pihaknya akan mengukur kemampuan diri atau internal terlebih dahulu. Supaya ketika benar-benar mengambil peluang itu, pengelolaan tambang tidak malah menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, dan bangsa. (dee/lum/wan/c17/oni)
Editor : Indra ZakariaSumber : Jawapos