Tidak semua organisasi keagamaan menerima "pemberian" pemerintah berupa konsesi tambang batu bara. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, daripada repot membagi izin usaha pertambangan kepada Muhammadiyah, lebih baik pemerintah mengembalikan IUP atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) kepada seorang pengusaha Muhammadiyah yang merasa dikriminalisasi.
Pengusaha Muhammadiyah itu adalah almarhum H Asri asal Kalimantan. Pengusaha itu dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan pemalsuan dokumen lahannya sendiri. "Akhirnya dia terpaksa menjual lahannya, walau tidak dibayar penuh," terang Din kepada Jawa Pos. Setelah keluar dari penjara, H Asri kemudian meninggal dunia. Mungkin karena penderitaan yang dialaminya selama dalam penjara. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan H Asri bebas dan tuduhan terhadapnya tidak beralasan.
"Dengan demikian, seyogianya akta jual beli dianggap batal demi hukum, dan lahan batu bara dikembalikan kepada ahli waris almarhum H Asri," bebernya. Menurut Din, kasus itu bermula pada akhir 1990-an ketika IUP atau PKPPB atas lahan batu bara sekitar 100.000 Ha, hak H Asri di Kalimantan Timur dipaksa untuk dijual. Besar kemungkinan atas ulah pengusaha asal Singapura yang pada mulanya hanya diundang sebagai kontraktor, tapi lambat laun ingin menguasai lahan.
Dengan dukungan penguasa, duga dia, H Asri terpaksa menjual lahannya kepada seorang penguasa Singapura pemilik tambang. Singkat cerita, lanjut Din, aset tersebut dikuasai. Saat masih menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din pernah didatangi oleh ahli waris H Asri dan kuasa hukumnya untuk meminta bantuan Muhammadiyah. Menurut Din, itu hanya puncak gunung es dari penjarahan sumber daya alam negara secara tidak sah.
"Pihak asing dengan bersekongkol bersama pejabat dapat menguasai aset negara demi keuntungan pribadi dan keluarganya," ungkapnya. Maka dari itu, kata Din, daripada repot-repot memberi konsesi tambang batu bara kepada ormas keagamaan, apalagi dengan menyediakan kontraktor dari pihak ketiga, lebih baik pemerintah, khususnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegakkan kebenaran dan keadilan. "Yaitu dengan mengembalikan izin penguasaan tambang dari pengusaha asing kepada pengusaha Muhammadiyah atau pengusaha nasional," katanya.
Di bagian lain Ephorus (pimpinan tertinggi) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt Robinson Butarbutar menyampaikan perincian lokasi konsesi tambang yang akan diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan. Lokasinya adalah lahan bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy, PT Multi Harapan Utama, dan PT Kideco Jaya Agung.
Dia mengatakan HKBP saat ini bertugas menjaga lingkungan hidup. ’’Yang saat ini sudah dieksploitasi manusia atas nama pembangunan,’’ katanya. Menurut dia eksploitasi alam, khususnya tambang tersebut, telah memicu kerusakan lingkungan. Termasuk juga semakin kuatnya dampak dari perubahan iklim.
’’Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati, menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai Gereja untuk bertambang,’’ tuturnya. Mereka juga menyerukan agar pemerintah konsisten menindak penambang yang dalam operasinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (lyn/lum/wan/jpg/riz)