Perang melawan gurita judi online (judol) bakal melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain tokoh agama, camat hingga kepala desa (Kades) akan diikutsertakan. Keputusan itu diambil setelah melihat rekam jejak para pemain judol. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto mengatakan, judol sudah merambah seluruh profesi dan menyasar nyaris semua usia. Dari data PPATK, diketahui 2 persen pelaku ialah anak-anak di bawah 10 tahun.
Tak hanya lintas profesi, paparan judol pun merambah semua provinsi di Indonesia. Bahkan, menjerat masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa-desa. Jawa Barat menjadi provinsi yang masyarakatnya paling banyak terpapar kegiatan haram itu. Terdeteksi 535.644 orang main judol dengan nilai transaksi mencapai Rp 3,8 triliun (lihat grafis). Di tingkat kecamatan hingga desa, menurut Hadi, modus yang digunakan untuk judol adalah jual beli rekening dan isi ulang.
Oleh sebab itu, dia berencana mengundang para camat, Kades, dan lurah untuk turut serta memberantas judol di daerahnya. Mereka diharapkan ikut bertanggung jawab karena wilayahnya dijadikan sarang untuk bermain judol. ”Nanti kami berikan namanya, nomor handphone-nya, dan alamatnya di mana itu,” ungkapnya seusai rakor pengarahan tentang pencegahan perjudian daring di kantor Kemenko PMK, Selasa (25/6). Hal serupa telah dilakukan pada kementerian dan lembaga pemerintah yang pegawainya terdeteksi main judol. Peran babinsa, bhabinkamtibmas, ibu-ibu PKK, hingga karang taruna juga akan dioptimalkan dalam mencegah judol.
Hadi memastikan upaya penindakan hukum tak akan dilonggarkan. Menko Polhukam itu mengatakan, pihaknya baru saja menangkap tujuh selebgram karena meng-endorse judol. Lima orang diketahui berasal dari Banten dan sisanya dari Lampung. ”Kemudian, ada 19 pemain judi online di Banda Aceh ditangkap polisi dengan beberapa barang bukti,” ujarnya. PPATK juga akan terus melakukan pengawasan ke rekening-rekening yang mencurigakan sesuai data analis.
Kemudian, rekening tersebut dibekukan selama 30 hari oleh Bareskrim. Jika tidak mengaku, uang di rekening tersebut akan disita negara. ”Dari situ kita bisa kembangkan ya,” sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mewanti-wanti agar masyarakat, khususnya yang ada di desa-desa, untuk tak sembarangan meminjamkan nama dan nomor rekeningnya. Apalagi, dengan iming-iming imbalan. Pasalnya, modus tersebut kini tengah banyak dilakukan oleh para pelaku judol. (mia/wan/c6/fal)
Sumber : Jawapos