JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat bicara dan membantah keras tudingan yang menyebut dirinya memiliki saham di PT Toba Pulp Lestari (TPL). Melalui pernyataan di akun Instagram pribadinya, Selasa (13/1/2026), Luhut menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar.
Dengan nada bicara yang lugas, Luhut menantang pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut untuk membuktikan kepemilikan saham yang dimaksud. Ia menyatakan hanya memiliki saham di perusahaan miliknya sendiri, yakni PT Toba Sejahtera.
“Kalau ada orang menuduh saya punya saham, saham yang mana? Tunjukkan. Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya sendiri, yaitu PT Toba Sejahtera. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang saya dapat tahun 2003 atau 2004 di Kutai Kartanegara,” tegas Luhut.
Tepis Kepemilikan Saham Nikel di Morowali Selain masalah TPL, mantan Menko Marves ini juga menepis kabar burung yang mengaitkan namanya dengan industri nikel di Morowali. Ia merasa terusik karena tudingan tersebut sudah menyerang martabat dan harga dirinya.
“Sampai hari ini saya tidak punya IUP nikel, saya tidak punya saham di Morowali seperti yang dituduh-tuduhkan oleh pihak yang tidak jelas. Terus terang saya agak jengkel karena ini sudah menyangkut martabat,” imbuhnya.
Sudah Menolak TPL Sejak Era Gus Dur Luhut mengungkapkan sejarah panjang penolakannya terhadap keberadaan PT Toba Pulp Lestari yang telah dimulai lebih dari 20 tahun lalu. Pengalaman saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Gus Dur membuatnya melihat langsung kerusakan ekosistem Danau Toba yang mulai keruh dan berbau akibat aktivitas industri.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat. Pesan dari anak cucunya menjadi kompas moral bagi Luhut untuk tidak membuat kebijakan yang membahayakan masa depan generasi mendatang.
Usul ke Presiden Prabowo untuk Pulihkan Lahan Rakyat Dalam kesempatan yang sama, Luhut mengaku telah menyampaikan aspirasi masyarakat Tapanuli kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong agar pengelolaan lahan di kawasan tersebut dikembalikan kepada rakyat guna meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian berbasis teknologi.
“Kami akan mengubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan. Pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Luhut mengingatkan pentingnya budaya kritik berbasis data dalam demokrasi yang sehat. Ia berharap ruang publik tidak dipenuhi oleh asumsi dan prasangka yang tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang jelas.(*)
Editor : Indra Zakaria