JAKARTA – Terungkapnya kasus penyelundupan sembilan Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang melintasi perairan Kepulauan Tanimbar, Maluku, menuju Australia memicu reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menyoroti insiden tersebut sebagai ancaman serius bagi kedaulatan negara dan keamanan wilayah perbatasan. Menurutnya, penyelundupan manusia adalah kejahatan lintas negara yang tidak hanya melanggar hukum keimigrasian, tetapi juga mencederai prinsip hak asasi manusia.
Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa penemuan jalur penyelundupan di wilayah terpencil Maluku membuktikan bahwa sindikat internasional kini semakin canggih dalam memanfaatkan celah administratif dan geografis Indonesia. Mercy mengingatkan bahwa jika warga negara asing dapat dengan mudah diselundupkan masuk dan keluar melalui perairan Indonesia, maka potensi eksploitasi serupa terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) oleh jaringan ilegal juga menjadi ancaman yang sangat nyata.
Menyikapi fenomena ini, Mercy mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bersama TNI, Polri, serta instansi keamanan laut untuk segera memperkuat koordinasi. Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan intensitas patroli maritim di wilayah-wilayah rawan, mulai dari perairan Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua, yang menjadi gerbang laut menuju negara tetangga. Penguatan sistem pengawasan di perbatasan laut Indonesia-Australia menjadi harga mati guna menutup ruang gerak para penyelundup.
Selain tindakan di lapangan, Mercy juga mendorong pemerintah untuk mempererat kerja sama internasional dengan negara-negara ASEAN dan Australia, khususnya dalam pertukaran data intelijen dan keamanan maritim. Penanganan penyelundupan manusia dinilai tidak bisa dilakukan secara lokal, melainkan butuh pendekatan global yang terintegrasi untuk memutus rantai sindikat yang beroperasi di wilayah perairan kepulauan.
Langkah cepat dan tegas dari pemerintah sangat dinantikan untuk memastikan kedaulatan wilayah tetap terjaga sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat di perbatasan. Mercy berharap momentum ini menjadi titik balik bagi perbaikan sistem keamanan laut nasional agar masa depan generasi bangsa lebih terjamin dari ancaman kejahatan transnasional yang terorganisir. (*)
Editor : Indra Zakaria