JAKARTA – Langkah pemerintah untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sebesar Rp116 triliun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memicu polemik luas. Keputusan ini dinilai kontradiktif dengan janji awal proyek yang disebut sebagai kerja sama murni antarbisnis (business to business) tanpa membebani keuangan negara.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, secara resmi mengonfirmasi bahwa pembayaran kewajiban tersebut memang akan bersumber dari APBN. Saat ini, proses pelunasan tengah memasuki tahap finalisasi teknis di bawah komando CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian utang ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan kewajiban proyek peninggalan era Presiden Joko Widodo.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, turut menyatakan bahwa substansi persoalan utang Whoosh telah dianggap tuntas oleh presiden. Saat ini, fokus pemerintah tinggal merumuskan mekanisme pembayaran agar kewajiban tersebut dapat segera terselesaikan tanpa hambatan teknis lebih lanjut.
Namun, kepastian penggunaan dana negara ini langsung disambut gelombang kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak mengkhawatirkan nilai Rp116 triliun tersebut akan mempersempit ruang fiskal untuk sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Publik mempertanyakan mengapa skema pendanaan berubah drastis dari komitmen awal, terutama setelah proyek tersebut mengalami pembengkakan biaya yang signifikan.
Sejumlah pengamat kebijakan publik mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam mengungkap skema pembiayaan ini kepada masyarakat. Transparansi mengenai besaran pasti kewajiban negara serta alasan logis di balik penggunaan APBN dianggap sangat krusial guna menghindari persepsi buruk terhadap pengelolaan keuangan negara di masa depan.
Kini, di tengah tekanan fiskal yang cukup besar, keputusan untuk menyuntikkan dana negara dalam jumlah jumbo bagi proyek Whoosh dipastikan akan terus menjadi perdebatan hangat. Publik kini menanti rincian mekanisme pembayaran yang sedang dirumuskan Danantara, serta sejauh mana dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh stabilitas anggaran negara. (*)
Editor : Indra Zakaria