JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa posisi utang Pemerintah Indonesia per akhir tahun 2025 masih berada dalam koridor yang aman dan terkendali. Meskipun secara nominal menyentuh angka Rp9.637,90 triliun, rasio utang tersebut tercatat sebesar 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebuah angka yang dinilai masih jauh di bawah batas risiko krisis fiskal.
Purbaya membedah posisi Indonesia dengan membandingkannya dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data tahun 2025, rasio utang Indonesia terbukti jauh lebih ramping dibandingkan Malaysia yang berada di level 64 persen, Thailand di angka 63,5 persen, bahkan Singapura yang mencatatkan rasio fantastis di kisaran 165 hingga 170 persen terhadap PDB mereka.
Dalam keterangannya usai rapat koordinasi di Jakarta pada Rabu (18/2), Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah secara sadar menerapkan strategi fiskal yang ekspansif namun tetap disiplin. Meski melakukan belanja besar-besaran untuk stimulus ekonomi, pemerintah berhasil menjaga defisit APBN 2025 di angka 2,92 persen terhadap PDB, atau tetap di bawah ambang batas legal 3 persen.
"Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Ini sebetulnya strategi yang amat smart. Kita tidak melewati 3 persen, tapi tetap memberikan stimulus agar ekonomi kembali bergerak kuat," ujar Purbaya. Langkah ini diambil guna menjaga momentum pertumbuhan tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat atau mengambil risiko yang dapat memperburuk stabilitas ekonomi nasional.
Sepanjang tahun 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp695,1 triliun. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin bersikap gegabah dalam mengambil kebijakan pengetatan yang ekstrem. Sebaliknya, ruang defisit dimanfaatkan untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur dan rekonstruksi pascabencana, termasuk di wilayah Sumatera, yang diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi di daerah. (*)
Editor : Indra Zakaria