JAKARTA- Bencana hidrometeorologi hebat yang melanda wilayah Sumatera telah meninggalkan dampak permanen yang mengejutkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sebanyak 29 desa di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dinyatakan "hilang" dari peta fisik akibat tersapu longsor dan terjangan banjir bandang.
Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Gedung DPR RI, Rabu (18/2), Tito menegaskan bahwa fenomena hilangnya puluhan desa ini menuntut penyelesaian yang kompleks. Persoalan bukan sekadar memindahkan warga ke lokasi pengungsian (relokasi fisik), melainkan juga menyangkut nasib administrasi pemerintahan desa yang kini tidak lagi memiliki batas wilayah nyata.
Berdasarkan rincian data satgas, Aceh menjadi wilayah yang paling banyak kehilangan entitas desa, yakni sebanyak 21 desa. Sebaran desa yang hilang tersebut berada di wilayah Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara itu, di Sumatera Utara, tercatat delapan desa hilang, dengan titik koordinat terparah berada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Pemerintah saat ini tengah menimbang dua opsi besar untuk menyelesaikan status 29 desa tersebut: apakah wilayah tersebut akan dibangun kembali di lokasi baru dengan nama yang sama, atau dihapus sepenuhnya dari sistem administrasi pemerintahan pusat. Keputusan ini krusial agar pelayanan publik, penyaluran bantuan, hingga anggaran dana desa tidak mengalami kekosongan hukum. (*)
Editor : Indra Zakaria