Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Diplomasi Kalimantan: Indonesia-Malaysia Jadi "Kiblat" Dunia dalam Selesaikan Sengketa Perbatasan

Redaksi Prokal • 2026-03-04 12:45:47

Paparan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terkait perbatasan RI-Malaysia di parlemen Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (4/2/2026). HO-Tangkapan Layar YouTube Parlimen Malaysia.
Paparan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terkait perbatasan RI-Malaysia di parlemen Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (4/2/2026). HO-Tangkapan Layar YouTube Parlimen Malaysia.

JAKARTA – Hubungan harmonis antara Indonesia dan Malaysia kembali mendapat sorotan positif setelah kemajuan signifikan dalam penyelesaian sengketa perbatasan di Pulau Kalimantan. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, menegaskan bahwa langkah damai yang ditempuh kedua negara serumpun ini patut menjadi contoh bagi dunia internasional.

Meskipun isu perbatasan sangat sensitif karena bersentuhan langsung dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah, Dubes Hasrin memuji adanya kemauan politik yang kuat dari kedua belah pihak. Dalam wawancara khusus di Jakarta, Selasa (3/3), ia menekankan bahwa dialog tetap menjadi jalan utama meskipun prosesnya cukup rumit.

“Saya pikir kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun menghadapi kerumitan isu perbatasan, dengan dialog damai dan negosiasi kita masih bisa menyelesaikannya demi manfaat rakyat kedua negara di masa depan,” ujar Dubes Hasrin.

Saat ini, fokus utama tertuju pada perbatasan darat sepanjang lebih dari 2.000 km di Kalimantan. Setelah keberhasilan demarkasi antara Kalimantan Utara dan Sabah, kini kedua negara tengah bekerja keras merampungkan empat titik permasalahan perbatasan yang tersisa (Outstanding Border Problems/OBP) di wilayah Sarawak yang berbatasan dengan Kalimantan Barat dan sebagian kecil Kalimantan Utara.

Dubes Hasrin meyakini bahwa tuntasnya masalah perbatasan ini akan membuka keran kerja sama yang jauh lebih besar, terutama dalam aspek keamanan dan ekonomi. Menurutnya, kepastian garis batas akan mempermudah penanganan kejahatan transnasional sekaligus memicu munculnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan beranda negara.

“Kerja sama perbatasan, di samping meningkatkan kerja sama melawan kejahatan transnasional, juga berperan mendorong peluang ekonomi baru di kawasan tersebut. Saya percaya kedua pihak terus berkomitmen menyelesaikan isu-isu bilateral yang masih tersisa,” tambahnya.

Data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatat empat titik OBP yang kini menjadi prioritas adalah D.400, Gunung Raya, Sibuan, dan Batu Aum. Keempat titik tersebut saat ini masih dalam tahap survei lapangan oleh tim teknis serta pembahasan mendalam melalui mekanisme kelompok kerja bersama (joint working group). Keberhasilan di titik-titik ini diprediksi akan menjadi babak baru yang memperkokoh hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia ke level yang lebih tinggi.(*)

Editor : Indra Zakaria