JAKARTA – Kabar gembira menyelimuti jutaan pekerja di seluruh penjuru negeri menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Pemerintah secara resmi mengonfirmasi bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, hingga pensiunan akan dicairkan 100 persen penuh tanpa potongan tahun ini. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa total anggaran yang disiapkan mencapai angka fantastis, yakni Rp55 triliun—melonjak 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana jumbo tersebut menyasar 10,5 juta penerima, dengan rincian alokasi ASN Pusat & TNI/Polri: Rp2,2 triliun untuk 2,4 juta jiwa. Kemudian ASN Daerah sebesar Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta jiwa. Dan pensiunan sebesar Rp12,7 triliun untuk 3,8 juta jiwa.
Proses pencairan sendiri sudah mulai digulirkan secara bertahap sejak 26 Februari 2026. Teddy menegaskan bahwa THR ini merupakan hak yang berbeda dari gaji ke-13 yang dijadwalkan cair paling cepat pada Juni mendatang.
Sanksi Tegas Bagi Swasta: Dilarang Nyicil!
Tak hanya bagi abdi negara, pemerintah juga memasang badan bagi pekerja swasta. Perusahaan swasta diwajibkan membayar THR secara penuh paling lambat H-7 Lebaran. Teddy mewanti-wanti agar tidak ada perusahaan yang mencoba mencicil pembayaran tersebut. Bagi yang membandel, sanksi administratif dan denda sebesar 5 persen dari total kewajiban THR sudah menanti. Diperkirakan ada 26,5 juta pekerja swasta yang akan menerima total kucuran dana mencapai Rp124 triliun.
Inovasi kebijakan tahun ini turut menyentuh sektor logistik dan transportasi daring. Pemerintah memastikan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir akan mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR). Dana sekitar Rp220 miliar telah disiapkan untuk sekitar 850 ribu mitra pengemudi dari berbagai aplikator besar.
Selain itu, guna menekan beban ekonomi masyarakat, pemerintah menebar berbagai stimulus tambahan. Yakni bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga. Lalu subsidi transportasi diskon sebesar Rp911,16 miliar untuk memperlancar arus mudik. Juga ada kebijakan WFA dimana ASN dan pekerja swasta diberikan izin Work From Anywhere pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 untuk mengurai kemacetan parah saat puncak mudik.
Rangkaian kebijakan ini diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026 melalui peningkatan konsumsi domestik yang signifikan. (*)
Editor : Indra Zakaria