JAKARTA – Di tengah gejolak geopolitik yang semakin memanas di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi tegas Indonesia terkait keanggotaan dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump. Komitmen untuk keluar dari lembaga tersebut disuarakan secara langsung oleh Presiden di hadapan lebih dari 160 kiai dan ulama dalam acara silaturahmi dan dialog yang berlangsung khidmat di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.
Langkah diplomasi Indonesia yang awalnya diniatkan untuk membawa stabilitas di Gaza kini berada di titik nadir. Saat pertama kali dibentuk pada Januari 2026, Dewan Perdamaian menjanjikan peta jalan menuju perdamaian abadi, yang memicu Indonesia untuk bergabung dengan komitmen pengiriman pasukan penjaga perdamaian serta sejumlah konsesi perdagangan. Namun, optimisme itu runtuh ketika pada Maret 2026, Amerika Serikat dan Israel justru melancarkan serangan udara ke Iran yang memicu perang terbuka di seluruh kawasan.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis, yang hadir dalam pertemuan di Istana tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo secara terbuka menjelaskan bahwa niat tunggal Indonesia bergabung dengan BoP adalah demi kemerdekaan Palestina.
Menurut Cholil, Presiden bertekad bahwa segala bentuk kerja sama internasional yang diikuti Indonesia haruslah bermuara pada kedaulatan rakyat Palestina dari pendudukan zionis Israel. Jika platform yang diklaim sebagai wadah "perdamaian" tersebut justru menjadi alat untuk memulai perang baru di kawasan, maka Indonesia menganggap hal itu sebagai sebuah pengkhianatan terhadap prinsip kemanusiaan.
Menyikapi eskalasi militer terhadap Iran, Menteri Luar Negeri RI telah secara resmi menangguhkan seluruh pembicaraan teknis di dalam Dewan Perdamaian. Pemerintah Indonesia menilai keberadaan BoP kehilangan relevansinya jika tidak mampu menghentikan agresi dan justru menjadi tameng bagi konflik yang lebih luas. Presiden Prabowo memastikan kepada para ulama bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk segera menarik diri secara permanen jika lembaga tersebut tidak terbukti memberikan manfaat nyata bagi cita-cita kemerdekaan Palestina, menegaskan bahwa kedaulatan dan keadilan jauh lebih berharga daripada konsesi politik maupun ekonomi. (*)
Editor : Indra Zakaria