JAKARTA- Pemerintah Indonesia secara resmi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan seluruh pembahasan terkait Board of Peace (BoP) menyusul pecahnya perang besar antara Amerika Serikat (AS)-Zionis Israel melawan Republik Islam Iran. Agresi militer yang diluncurkan Washington dan Tel Aviv ke Teheran telah memicu aksi balasan masif dari Iran yang menyasar wilayah pendudukan Israel serta pangkalan militer AS di berbagai negara Teluk Arab.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa saat ini seluruh agenda internasional maupun diskusi teknis mengenai dewan bentukan Donald Trump tersebut berada dalam status on hold. "Segala pembahasan tentang Board of Peace ditangguhkan. Tidak ada pertemuan atau pembahasan khusus dalam seminggu terakhir ini," ujar Yvonne di Kantor Kemenlu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Meskipun aktivitas dalam forum tersebut dibekukan, Yvonne menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum secara resmi menarik Indonesia keluar dari keanggotaan BoP. Pemerintah masih melakukan penilaian menyeluruh mengenai dampak meluasnya konflik di Timur Tengah terhadap efektivitas lembaga tersebut dalam membantu rakyat di Gaza.
"Partisipasi kita tetap konsisten untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi di Palestina, namun kami terus melakukan evaluasi mendalam terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis ini," tambahnya.
Langkah "setengah hati" pemerintah ini memicu gelombang desakan yang semakin masif dari dalam negeri. Berbagai ormas seperti FPI hingga lembaga kemanusiaan Aqsa Working Group (AWG) menilai BoP bukanlah instrumen perdamaian, melainkan kedok diplomasi bagi AS dan Israel untuk melancarkan agresi. Fakta bahwa AS bertindak sebagai ketua BoP sementara mereka justru membombardir Iran dianggap sebagai bukti nyata bahwa lembaga ini tidak dapat dipercaya.
Kritik tajam terus mengalir mengingat Israel, yang merupakan anggota BoP, masih terus melanjutkan penjajahan dan genosida di Gaza dengan dukungan AS. Kini, dengan keterlibatan langsung dalam perang melawan Iran yang menyeret negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, hingga Qatar karena keberadaan pangkalan AS, posisi Indonesia di dalam BoP dinilai banyak pihak sudah tidak lagi memiliki landasan moral maupun politik.
Hingga saat ini, publik masih menunggu keputusan final dari hasil evaluasi di lingkungan kepresidenan. Tekanan agar Presiden Prabowo segera merealisasikan janjinya untuk keluar dari BoP terus menguat, terutama jika forum tersebut terbukti hanya menjadi alat kepentingan geopolitik AS-Israel ketimbang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. (*)
Editor : Indra Zakaria