JAKARTA – Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru mengenai posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia periode Januari 2026 yang menunjukkan tren positif. Meski secara angka berada di posisi 434,7 miliar dolar AS atau setara Rp6.845,4 triliun, beban utang nasional justru dinilai semakin sehat. Indikator utamanya terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menyusut menjadi 29,6 persen, turun dari posisi Desember 2025 yang sebesar 29,9 persen.
Pertumbuhan utang secara tahunan pun tercatat melambat menjadi 1,7 persen. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa perkembangan ini mencerminkan pengelolaan yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Dalam rinciannya, utang sektor publik menjadi penopang utama dengan nilai mencapai 216,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.405,4 triliun. Pemerintah secara konsisten mengarahkan pemanfaatan pinjaman ini untuk membiayai sektor-sektor produktif dan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengambil porsi terbesar yakni 22 persen, disusul oleh administrasi pemerintah dan pertahanan sebesar 20,3 persen, serta sektor pendidikan sebesar 16,2 persen.
Pemanfaatan utang ini juga mengalir ke pembangunan fisik, di mana sektor konstruksi menyerap 11,6 persen dan sektor transportasi serta pergudangan sebesar 8,5 persen. Kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia yang tetap solid pun membuat aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional tetap terjaga dengan baik.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat. Ini tercermin dari dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,6 persen dari total ULN secara keseluruhan,” ungkap Ramdan Denny Prakoso (16/3).
Menariknya, tren berbeda justru terjadi pada sektor swasta. ULN swasta tercatat mengalami penurunan menjadi 193,0 miliar dolar AS atau setara Rp3.038,5 triliun. Penurunan ini didorong oleh perusahaan bukan lembaga keuangan yang mulai mengurangi porsi pinjaman luar negeri mereka. Hingga saat ini, utang swasta masih didominasi oleh pelaku industri pengolahan, jasa keuangan, asuransi, serta sektor pertambangan.
Secara keseluruhan, pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi guna memantau dinamika utang luar negeri. Fokus utama ke depan adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari utang tersebut dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi makro. (*)
Editor : Indra Zakaria