Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Kaltim Bola Daerah Kriminal Nasional Lifestyle Bisnis Sport

Prabowo Tegaskan Komitmen Kualitas Gizi: Seribu Satuan Pelayanan Makan Gratis Ditangguhkan demi Sertifikasi Ketat

Redaksi Prokal • Jumat, 20 Maret 2026 - 21:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto (tengah) berfoto bersama beberapa jurnalis senior, ekonom, dan pengamat di kediaman pribadi Presiden RI, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026).
Presiden Prabowo Subianto (tengah) berfoto bersama beberapa jurnalis senior, ekonom, dan pengamat di kediaman pribadi Presiden RI, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026).

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas dalam mengawal program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menangguhkan operasional lebih dari seribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keputusan ini diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh setelah pemerintah menemukan adanya ketidaksesuaian standar pelayanan di lapangan. Dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pakar di Hambalang yang disiarkan pada Kamis (19/3), Presiden menegaskan bahwa kualitas asupan untuk generasi bangsa tidak dapat ditawar.

Langkah suspend terhadap 1.030 dapur ini merupakan hasil dari pengawasan ketat dan inspeksi mendadak yang dilakukan secara rutin. Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Sebaliknya, informasi tersebut dijadikan pijakan untuk melakukan pengecekan langsung melalui tim khusus. Penertiban ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap unit penyedia makanan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas air yang digunakan dalam proses pengolahan.

Ke depan, pemerintah mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi yang jauh lebih ketat bagi seluruh dapur SPPG. Setiap unit diwajibkan lulus sertifikasi keamanan makanan dan audit fasilitas, mulai dari cara memasak hingga kelayakan wadah makanan atau ompreng yang digunakan. Dapur yang gagal memenuhi kriteria tersebut dipastikan tidak akan bisa melanjutkan operasionalnya. Prabowo menekankan bahwa transparansi adalah kunci, sehingga ia membuka pintu lebar bagi kepala sekolah, orang tua, hingga masyarakat sekitar untuk memantau langsung dan melaporkan jika ditemukan ketidakberesan.

Selain perbaikan teknis, Presiden juga menyoroti pentingnya perubahan budaya dalam tata kelola program pemerintah. Ia menginstruksikan jajarannya untuk meninggalkan praktik laporan "asal bapak senang" yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan keberanian menghadapi realitas dan keterlibatan aktif publik dalam pengawasan, pemerintah optimistis program Makan Bergizi Gratis ini akan berjalan lebih bersih, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.(*)

Editor : Indra Zakaria