JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas untuk membentengi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari hantaman gejolak geopolitik Timur Tengah. Menkeu secara resmi mengumumkan pembatasan pengajuan anggaran baru oleh kementerian dan lembaga (K/L).
Langkah "ikat pinggang" ini diambil agar likuiditas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang kian memanas.
Ditemui usai melaksanakan salat Idul Fitri di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3/2026), Menkeu Purbaya memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan K/L agar tidak menambah beban belanja negara dengan program-program baru.
“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” tegas Purbaya di hadapan awak media. Tak hanya menutup keran anggaran baru, Kementerian Keuangan juga tengah menyisir anggaran berjalan. Awalnya, pemerintah menargetkan efisiensi sebesar 10 persen bagi tiap K/L. Namun, karena respon K/L yang cenderung lamban, Menkeu memutuskan untuk mengambil alih kendali pemotongan tersebut.
“Kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelasnya.
Fokus efisiensi kali ini akan menyasar program-program yang dianggap memiliki dampak lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja operasional dan kegiatan internal yang tidak mendesak menjadi target utama "gunting" Menkeu.
“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” ujar Purbaya. Selain menyisir belanja birokrasi, muncul pula wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bentuk solidaritas pejabat negara. Menkeu menyatakan dukungan penuh terhadap usulan ini sebagai simbol keprihatinan sekaligus komitmen pemerintah dalam penghematan belanja negara.
Meskipun pengetatan dilakukan secara masif, Purbaya menjamin bahwa belanja pemerintah yang bersifat vital dan produktif akan tetap disalurkan tepat waktu. Ia tidak ingin kebijakan efisiensi ini justru melumpuhkan sistem perekonomian.
“Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria