PROKAL.CO- Indonesia saat ini tengah berada di titik nadir kelestarian hutan alamnya seiring dengan rilis laporan terbaru dari Auriga Nusantara yang melukiskan potret suram lingkungan nasional. Sepanjang tahun 2025, angka deforestasi di tanah air meledak hingga mencapai 433.751 hektare, sebuah lonjakan mengerikan sebesar 66 persen hanya dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini meninggalkan catatan deforestasi tahun 2024 yang seluas 261.575 hektare jauh di belakang, memberikan sinyal bahwa paru-paru dunia di nusantara sedang dalam kondisi kritis.
Lonceng peringatan ini muncul bukan tanpa sebab, lantaran kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini dituding sebagai lokomotif utama di balik hilangnya tutupan hijau tersebut. Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedy Sukmara, mengungkapkan bahwa Kalimantan masih menjadi pasien terparah dengan predikat wilayah kehilangan hutan terluas secara berturut-turut sejak 2013. Namun, ancaman serius kini juga bergeser ke arah timur di mana Tanah Papua mengalami lonjakan kehilangan hutan yang sangat masif hingga mencapai 60.337 hektare tambahan hanya dalam setahun terakhir.
Fenomena penggundulan hutan ini tidak lagi terlokalisasi karena hampir seluruh pelosok negeri, kecuali DKI Jakarta dan Yogyakarta, sedang mengalami tekanan serupa. Bahkan wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa mencatatkan kenaikan persentase deforestasi yang tidak masuk akal hingga menyentuh angka 440 persen. Auriga secara spesifik menunjuk program populis pemerintah, yakni Ketahanan Pangan atau Food Estate, sebagai kontributor kerusakan terbesar. Ambisi untuk mengalokasikan 20,6 juta hektare kawasan hutan demi kepentingan pangan kini mulai menampakkan dampak nyatanya yang destruktif di lapangan.
Data menunjukkan bahwa sedikitnya 78.213 hektare deforestasi terjadi tepat di area alokasi ketahanan pangan tersebut, yang menyumbang sekitar 18 persen dari total kehancuran hutan nasional. Dampak nyata dari kebijakan ini pun mulai dibayar mahal oleh masyarakat melalui bencana alam yang mengintai. Korelasi antara hilangnya hutan dan bencana tampak jelas di Sumatera bagian utara, di mana Sumatera Barat memecahkan rekor kenaikan deforestasi hingga 1.034 persen, disusul Aceh sebesar 426 persen, dan Sumatera Utara sebesar 281 persen. Pembukaan lahan skala masif ini berbanding lurus dengan meningkatnya frekuensi banjir bandang dan tanah longsor akibat hilangnya benteng alami penyerap air.
Berdasarkan hasil pemodelan citra satelit Sentinel-2 serta verifikasi lapangan di 38 desa di 16 provinsi, Auriga Nusantara mendesak pemerintah untuk segera menginjak rem darurat melalui evaluasi total. Rekomendasi krusial yang ditawarkan meliputi pemberlakuan moratorium total untuk menghentikan semua izin baru di kawasan hutan alam yang tersisa serta melakukan audit tata ruang secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan alokasi lahan program pangan tidak menjadi kedok penghancuran hutan lindung, sekaligus memberikan insentif ekologi bagi daerah maupun korporasi yang terbukti menjaga kelestarian hutan. Dedy menegaskan bahwa lonjakan ini adalah bukti nyata tekanan terhadap hutan alam semakin besar akibat kebijakan yang tidak memprioritaskan lingkungan, dan jika tidak segera dihentikan, Indonesia sedang merancang kehancurannya sendiri. (*)
Editor : Indra Zakaria