JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membawa kabar penting bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berencana menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Pemerintah memastikan bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda untuk musim haji 2026. Pengumuman ini dikeluarkan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat tidak terjebak rayuan iklan "haji langsung berangkat" yang mulai menjamur di media sosial.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan dengan tegas bahwa saat ini tidak ada pintu masuk legal selain jalur haji reguler dan haji khusus. Ia mengingatkan masyarakat untuk menutup telinga dari tawaran jalur instan yang kerap menggunakan nama-nama kreatif seperti "Haji Tenol" atau haji cepat tanpa antrean.
"Tidak ada visa haji furoda tahun ini. Yang legal hanya visa haji resmi," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik haji non-prosedural tidak main-main. Kemenhaj menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal. Satgas ini akan memantau aktivitas agen perjalanan nakal dan oknum-oknum yang mencoba memberangkatkan jemaah secara ilegal.
Dahnil menegaskan bahwa tindakan hukum akan diambil bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran. "Kalau praktik seperti ini terus terjadi, tentu akan ada penindakan hukum dari kepolisian," ucap Dahnil dengan nada tegas.
Menanggapi keluhan masyarakat mengenai lamanya masa tunggu, pemerintah mengakui bahwa rata-rata antrean haji reguler saat ini berada di angka 26 tahun, sementara haji khusus mencapai enam tahun. Namun, Dahnil membantah mentah-mentah adanya jalur belakang yang bisa memotong waktu tersebut secara ajaib.
"Tidak ada haji tanpa antre. Semua pasti melalui proses antrean," katanya lagi, menekankan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses ibadah.
Kemenhaj mengimbau agar calon jemaah tetap mengikuti tata kelola yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Perbaikan sistem terus dilakukan demi menekan masa tunggu agar lebih rasional di masa depan, tanpa harus mengorbankan aspek legalitas dan keamanan jemaah.
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co