JAKARTA – Pemerintah terus berupaya memperkokoh kawasan perbatasan sebagai beranda depan kedaulatan negara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat menyiapkan program pembangunan dan perbaikan rumah di wilayah perbatasan. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat di titik nol Indonesia memiliki hunian yang layak sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme sebagai garda terdepan pertahanan bangsa.
Dalam rapat persiapan di Jakarta, Rabu (15/4), Mendagri meminta BNPP untuk segera menangkap peluang kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tercatat, Kementerian PKP telah menganggarkan perbaikan sebanyak 15.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang secara khusus menyasar kawasan perbatasan. “Ini Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, sekarang dinaikkan menjadi 15.000. Tugas daripada BNPP, saya minta tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” tegas Tito dalam keterangannya.
Tito memberikan tugas khusus kepada BNPP untuk segera melakukan pemetaan detail mengenai titik-titik lokasi yang paling mendesak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ia ingin memastikan setiap unit rumah yang dibangun atau direnovasi benar-benar tersebar secara proporsional di berbagai wilayah perbatasan Indonesia. Terkait akurasi penerima manfaat, Mendagri mengarahkan jajarannya untuk bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menghindari data fiktif atau salah sasaran.
Integrasi data menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program ini. Tito menyebutkan bahwa BPS telah memiliki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup kondisi sosial dan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat rumah tangga. “Karena BPS sudah melakukan survei, mereka sudah mengantongi data detail kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk yang tinggal di RTLH,” jelasnya. Dengan data tersebut, pemerintah optimis bantuan hunian ini akan tepat menyasar warga yang benar-benar membutuhkan di pelosok negeri.
Lebih jauh, Mendagri menekankan bahwa hunian layak bukan sekadar urusan papan, melainkan bagian dari strategi pertahanan nasional. Ia meyakini bahwa ketika kesejahteraan masyarakat perbatasan meningkat, maka kecintaan terhadap tanah air pun akan semakin kokoh. “Nasionalisme mereka akan timbul. Itu akan menjadi buffer zone atau zona penyangga untuk pertahanan kedaulatan kita,” tutur mantan Kapolri tersebut. Melalui program ini, wilayah perbatasan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai daerah pinggiran yang tertinggal, melainkan halaman depan yang membanggakan dan tangguh.(*)
Editor : Indra Zakaria