PROKAL.CO– Anggapan bahwa karakteristik lahan gambut di Pulau Kalimantan menjadi rintangan absolut yang menjegal proyek pembangunan jaringan kereta api kini resmi terbantahkan. Merujuk pada keberhasilan global, rekayasa teknologi modern membuktikan bahwa konstruksi rel di atas tanah lunak dan rawa bukan lagi sebuah kemustahilan ilmiah, melainkan murni persoalan komitmen kebijakan dan kalkulasi anggaran.
Sejumlah negara maju di belahan bumi utara seperti Rusia, Finlandia, Swedia, Irlandia, hingga Latvia telah puluhan tahun mengoperasikan jaringan kereta api yang membelah kawasan rawa dan lahan gambut tebal. Di Rusia dan Irlandia misalnya, jaringan narrow-gauge railway atau rel jalur sempit sukses dibangun di atas lahan basah untuk menopang logistik industri serta mobilisasi pekerja. Langkah serupa diterapkan oleh Finlandia dan Swedia yang berhasil menaklukkan kawasan boreal di wilayah utara mereka. Keberadaan infrastruktur di negara-negara tersebut menjadi bukti sahih bahwa tantangan alam dapat dijinakkan dengan pendekatan rekayasa konstruksi yang tepat.
Secara ilmiah, inovasi mitigasi tanah gambut pun terus diperbarui di tingkat global. Salah satu kajian teknologi mutakhir yang termuat dalam literatur Field Performance of a Peat Railway Subgrade Reinforced with Helical Screw Piles memaparkan efektivitas penggunaan tiang pancang ulir (helical screw piles). Metode ini terbukti mampu mereduksi deformasi atau pergeseran struktur rel di kawasan gambut secara signifikan melalui pemantauan sensor tekanan dan kamera kecepatan tinggi. Fakta-fakta empiris ini menegaskan bahwa hambatan di lahan gambut bersifat problem teknis-metodologis yang sangat bisa dikesampingkan dengan penerapan sains modern.
"Persoalan lahan gambut di Kalimantan sebetulnya lebih banyak berkaitan dengan pilihan metode konstruksi dan manajemen biaya, bukan tentang ketidakmungkinan pembangunan. Kita punya peluang besar jika memulainya secara terukur," ungkap pengamat tata kota sekaligus akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Eng. Akbar Rahman, ST., MT.
Guna menyiasati tantangan geografis tersebut, Akbar menyarankan pemerintah menerapkan strategi pembangunan bertahap (multi-stage development). Koridor jalur dengan karakteristik tanah keras dan lapisan gambut dangkal harus diprioritaskan di fase awal penyerapan anggaran, sebelum perlahan merambah ke area gambut yang lebih tebal. Pendekatan ini dinilai jauh lebih realistis dan berdampak nyata bagi ekonomi daerah ketimbang terus menunda implementasi megaproyek tanpa adanya panduan peta jalan (roadmap) yang jelas.
Sinyal hijau bangkitnya proyek konektivitas ini kian menguat seiring langkah pemerintah pusat yang memasukkan kembali proyek Trans Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer ke dalam skala prioritas Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) hingga tahun 2045. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa seluruh blueprint pembangunan fisik dan integrasi wilayah saat ini sedang dihitung secara matang lintas kementerian melalui pembentukan komite khusus.
Hadirnya jaringan kereta api Trans Kalimantan digadang-gadang akan menjadi katalis utama pasca-hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya memangkas biaya logistik secara drastis, moda transportasi massal ini diyakini bakal mempercepat hilirisasi industri, mengoptimalkan interkoneksi pelabuhan utama, serta menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang jalur yang dilewatinya. Kalimantan kini berada di ambang revolusi transportasi modern, siap menepis keterbatasan alam demi mengejar ketertinggalan infrastruktur hulu. (*)
Editor : Indra Zakaria