PROKAL.CO- Pemerintah secara resmi mengambil kebijakan berani dengan mengerem laju pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Jawa. Langkah ini diambil setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengendus adanya ketimpangan distribusi fasilitas penunjang yang sangat mencolok, di mana mayoritas infrastruktur tangki gizi tersebut justru menumpuk di kota-kota besar di wilayah Jawa.
Meskipun secara akumulasi nasional jumlah dapur yang berdiri sudah menembus angka fantastis yakni 27.877 unit, konsentrasi tertinggi masih didominasi oleh wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Kondisi ini memicu BGN untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru di Pulau Jawa, sekaligus menandai pergeseran strategi dari yang semula mengejar kuantitas menjadi fokus pada pemerataan layanan.
Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa evaluasi internal menunjukkan pertumbuhan jumlah dapur belum selaras dengan asas keadilan sosial bagi seluruh penerima manfaat. Menurutnya, wilayah Jawa memang memiliki keunggulan dari segi kesiapan infrastruktur, ketersediaan SDM, dan kemudahan logistik, namun esensi dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah menyentuh anak-anak di daerah yang paling membutuhkan akses gizi.
"Dapur ini masih menumpuk di Jawa," ujar Nanik lugas di Istana Kepresidenan Jakarta seusai pelantikannya. Ia menambahkan bahwa ke depan, tolok ukur keberhasilan program tidak lagi dihitung dari seberapa banyak bangunan dapur yang berdiri, melainkan seberapa optimal tingkat utilisasi dan efektivitasnya dalam melayani masyarakat.
Sebagai gantinya, BGN kini mengalihkan radar pembangunan dan perluasan jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mengingat medan geografis di kawasan terpencil luar Jawa memiliki tantangan berat seperti keterbatasan transportasi, mendirikan bangunan dapur baru dari nol dirasa kurang efisien dan memakan anggaran besar. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyiapkan skema taktis dengan mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada, salah satunya adalah memberdayakan kantin-kantin sekolah sebagai basis produksi makanan bergizi.
Guna mempercepat pemerataan layanan tanpa membebani kas negara, BGN juga membuka pintu kolaborasi bagi sektor swasta. Pendanaan dan operasional dapur di daerah-daerah luar Jawa nantinya akan diarahkan untuk memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sinergi bersama BUMN, hingga dana hibah dari lembaga nasional maupun internasional. Melalui pemerataan jalur distribusi ini, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memutus rantai ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara pusat dan daerah-daerah pinggiran Nusantara. (*)
Editor : Indra Zakaria