JAKARTA – Rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk mendatangkan sistem persenjataan mutakhir, Rudal Brahmos buatan India, kini berada di bawah sorotan tajam. Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) senilai USD 450 juta atau setara Rp7,3 triliun tersebut didesak untuk segera dibatalkan karena dinilai tidak proporsional dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah dihantam krisis fiskal berat.
Paket belanja militer ini dinilai kontradiktif dengan prioritas kebutuhan domestik saat ekonomi negara sedang tertekan. Pakar Pertahanan dan Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, menekankan bahwa meski modernisasi kekuatan TNI adalah hal wajib, kalkulasi urgensi dan efisiensi anggaran tidak boleh dikesampingkan. ”Jika memang akuisisi rudal ini dianggap tidak tepat waktu, maka memang sewajibnya pemerintah mengundurkan atau membatalkan pembeliannya,” tegas Yohanes Sulaiman dalam keterangan resminya pada Senin (22/6/2026).
Soroti Harga yang Kemahalan dan Batas Jangkauan
Yohanes membongkar sejumlah kejanggalan dalam proyek akuisisi ini, salah satunya adalah selisih harga yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan negara tetangga. Filipina pada tahun 2022 lalu diketahui mendatangkan sistem rudal serupa hanya dengan mahar USD 375 juta. Selisih USD 75 juta (sekitar Rp1,2 triliun) ini berpotensi memicu kecurigaan publik jika tata kelola akuntabilitasnya tidak transparan.
Selain perkara harga, sisi taktis operasional Rudal Brahmos versi ekspor ini juga dianggap tidak sepadan dengan harganya. Akibat pembatasan regulasi internasional Missile Technology Control Regime (MTCR), jangkauan rudal ini dikunci di bawah 290 kilometer. Jarak tersebut dinilai kurang efektif untuk mengawal luasnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Ditambah lagi, TNI AL saat ini sebenarnya sudah diperkuat oleh Rudal Exocet MM 40 Block-3 buatan Prancis yang memiliki daya jangkau hingga 200 kilometer. “Tambahan daya jangkau (Brahmos) dinilai tidak sebanding dengan biaya besar dalam pengadaannya. Indonesia harus merogoh kocek hingga Rp7,3 triliun. Pemerintah harus bisa membedakan prioritas dan rencana yang harus ditunda atau dibatalkan,” urai Yohanes.
Tawaran Modifikasi Sukhoi dari Panglima India Masih Menggantung
Polemik pengadaan rudal ini sejatinya telah bergulir sejak akhir Oktober tahun lalu, tepatnya saat Panglima Angkatan Bersenjata India, Jenderal Anil Chauhan, bertandang ke Jakarta dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam pertemuan tersebut, India secara agresif merayu Indonesia dengan menawarkan proyek modifikasi jet tempur Sukhoi Rusia milik TNI AU agar mampu menggendong Rudal Brahmos.
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, mengonfirmasi adanya tawaran tersebut namun menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan mengikat. ”Kalau memodifikasi, tadi memang ditawarkan untuk bisa memodifikasi Sukhoi kita untuk bisa membawa (Rudal) Brahmos. Tapi belum ada kontrak apa pun antara Indonesia dengan India terkait dengan rudal tersebut,” jelas Donny Ermawan kala itu.
Donny juga menambahkan bahwa armada jet tempur Sukhoi yang dimiliki TNI AU saat ini masih dalam kondisi prima dan sangat siap dioperasikan tanpa perlu modifikasi mahal dari luar negeri.
”Sudah cukup baik sekarang kesiapan Sukhoi TNI AU. Kemarin kan HUT TNI ada berapa yang diterbangkan,” pungkas Wamenhan.
Dengan derasnya kritik dari para pengamat militer dan belum adanya hitam di atas putih, bola panas kini berada di tangan Kementerian Pertahanan untuk menentukan apakah proyek Rp7,3 triliun ini akan dilanjutkan atau dialihkan demi menyelamatkan keuangan negara. (*)
Editor : Indra Zakaria