JAKARTA – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali merangkak naik hingga mendekati batas psikologis 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Indonesia (BI) melaporkan total ULN Indonesia per April 2026 telah menembus angka fantastis USD 439,8 miar, atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dengan lonjakan tersebut, rasio ULN terhadap PDB kini bertengger di angka 29,6 persen. Angka ini mencerminkan betapa besarnya ketergantungan pembiayaan eksternal demi menopang pembangunan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Direktur Executif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ULN pada April 2026 ini jauh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mentok di angka 1,0 persen (yoy).
“Pertumbuhan ULN Indonesia pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh peningkatan posisi ULN sektor publik, sedangkan sektor swasta masih mengalami kontraksi meskipun mulai membaik,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya.
Sektor publik menjadi motor utama kenaikan ini. BI mencatat utang luar negeri yang ditarik pemerintah saja sudah mencapai USD 216,4 miliar atau tumbuh 3,7 persen (yoy). Menariknya, aliran modal asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan arus masuk bersih (net inflow), yang menandakan investor global sebenarnya masih menaruh kepercayaan tinggi pada ekonomi Indonesia.
Pemerintah sendiri mengalokasikan dana utang tersebut ke beberapa sektor krusial. Porsi terbesar dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen. Selanjutnya, administrasi pemerintahan dan pertahanan menyerap 20,5 persen, disusul oleh sektor pendidikan sebesar 16,2 persen. Sementara itu, sektor konstruksi mendapatkan porsi 11,5 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
Dari sisi risiko, struktur utang pemerintah diklaim relatif aman. Tercatat hampir seluruh utang pemerintah (99,99 persen) merupakan utang jangka panjang, sehingga risiko gagal bayar atau pembiayaan ulang dalam jangka pendek tergolong sangat minim.
Berbeda nasib dengan pemerintah, ULN sektor swasta justru masih lesu dan mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy) ke angka USD 193,2 miliar. Meski masih minus, angka ini sejatinya membaik dibanding kontraksi bulan lalu yang sempat menyentuh 1,4 persen. Penurunan utang swasta ini paling besar dipicu oleh kelompok lembaga keuangan yang merosot hingga 5 persen.
Sejauh ini, kontributor terbesar utang swasta masih dikuasai oleh empat sektor utama, yaitu industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan. Keempat sektor tersebut menyumbang total porsi hingga 79,6 persen dari keseluruhan utang swasta.
BI Janji Tetap Jaga Kesehatan Fiskal
Secara makro, struktur ULN Indonesia secara keseluruhan masih sehat karena didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi mencapai 84,5 persen. Komposisi inilah yang menjadi perisai stabilitas ekonomi nasional dari hantaman gejolak pasar global.
Meskipun begitu, BI berjanji tidak akan lengah dan akan terus memperketat koordinasi dengan pemerintah agar gunungan utang ini tetap dikelola secara terukur dan produktif.
“Indonesia akan terus mengoptimalkan peran utang luar negeri untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi,” tegas Ramdan. (*)
Editor : Indra Zakaria