PROKAL.CO, JAKARTA-Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen (Purn) TNI, Ahmad Yani Basuki, menyambut positif inisiasi islah (rekonsiliasi) yang didorong Wakil Menteri Haji (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak.
Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi yang berlangsung hangat di ruang kerja Wamenhaj, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam audiensi tersebut, Ahmad Yani Basuki, menegaskan perjuangan IPHI di bawah kepemimpinannya berlandaskan prinsip moralitas serta kepatuhan penuh pada aturan hukum dan konstitusi organisasi.
Pihaknya menyambut terbuka niat baik pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) untuk memfasilitasi penyatuan kembali kepengurusan IPHI yang sempat mengalami dinamika internal sejak Muktamar VII tahun 2021.
”Yang kami perjuangkan adalah kebenaran yang sesuai dengan aturan AD/ART, bukan sekadar mencari kalah atau menang yang bisa mendorong tindakan kecurangan maupun kebohongan. Sebagai organisasi alumni haji, kita mesti memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat,” kata Ahmad Yani Basuki.
Iktikad untuk mengakhiri dualisme sejatinya bukan hal baru bagi IPHI kepemimpinan Ahmad Yani Basuki. Pihaknya secara konsisten telah mengupayakan jalan damai melalui mediasi informal yang melibatkan berbagai tokoh penting, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
Bahkan secara formal, Ahmad Yani bersama sekjen IPHI melalui kuasa hukum telah mengajukan proposal perdamaian yang progresif.
Yakni, membentuk panitia penyelenggara muktamar bersama yang adil dan transparan. Menyelenggarakan arena pemilihan yang inklusif serta memberikan hak penuh bagi setiap kader untuk mengajukan diri atau diusulkan sebagai ketua umum.
Meski proposal damai tersebut sempat ditolak oleh pihak tim Erman Suparno, kepengurusan Ahmad Yani Basuki tetap berjiwa besar dan tidak menutup pintu dialog demi keutuhan organisasi.
Langkah proaktif Wamenhaj Dahnil dalam mendorong kembalinya persatuan IPHI ini dinilai sangat selaras dengan visi persatuan nasional di era Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana keberhasilan Pemerintah memfasilitasi rekonsiliasi pada organisasi besar lain seperti HKTI.
Mengingat sejarah pendirian IPHI pada tahun 1990 yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenang) untuk memayungi organisasi-organisasi haji, pemerintah kini kembali mengambil peran substantif.
Wamenhaj berencana mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama dalam forum diskusi yang bermartabat, berlandaskan kaidah Islamiah dan aturan organisasi yang telah disepakati bersama pada Muktamar VI.
Di luar pembahasan agenda islah, kepengurusan IPHI di bawah Ahmad Yani Basuki juga membuktikan konsolidasi internal yang solid dan berkesinambungan.
Baca Juga: Job Fair di Berau Digelar Dua Hari, Ada 23 Perusahaan yang Ikut, dari Pertambangan hingga Hotel
Dalam pertemuan bersama Wamenhaj tersebut, pengurus turut melaporkan agenda strategis organisasi yang akan segera dilaksanakan, yaitu penyelenggaraan rapat kerja nasional (Rakernas) serta tahapan persiapan Muktamar IPHI mendatang.
Dengan landasan pengalaman menyelenggarakan tujuh kali Muktamar, IPHI kepemimpinan Ahmad Yani Basuki optimistis kedewasaan berorganisasi dan ketaatan pada pedoman AD/ART akan mampu menyelesaikan setiap perbedaan pendapat secara bijaksana demi kemaslahatan umat. (*)
Editor : Faroq Zamzami