JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) secara resmi melayangkan surat ke PBB, tepatnya kepada United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission. Lembaga riset independen ini mendesak dilakukannya kajian serta audit teknis secara independen terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah langka ini diambil setelah CELIOS menemukan ketidaksesuaian tajam antara klaim angka pertumbuhan resmi dengan indikator ekonomi riil di masyarakat.
Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,12 persen secara tahunan (year-on-year), dengan klaim lonjakan di sektor manufaktur sebesar 5,68 persen. Namun, CELIOS mencatat fakta sebaliknya di lapangan. Sepanjang periode tersebut, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia justru berada dalam fase kontraksi. Kontribusi porsi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun merosot dari 19,25 persen pada kuartal I menjadi 18,67 persen pada kuartal II 2025—sebuah indikasi nyata berlanjutnya tren deindustrialisasi dini yang diperparah oleh gelombang PHK massal serta lonjakan biaya produksi di industri padat karya.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa audit ini diperlukan demi menjaga akuntabilitas publik. "Kami menyerukan transparansi. Ada ketidaksesuaian antara data BPS dan kondisi nyata di lapangan," ujar Bhima menegaskan alasan mendasar di balik pengiriman surat ke badan dunia tersebut.
Senada dengan Bhima, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyoroti pentingnya data statistik yang bersih dari intervensi non-teknis demi kredibilitas perumusan kebijakan nasional. "Intervensi politik terhadap data statistik melanggar Fundamental Principles of Official Statistics dari PBB. Data yang tidak akurat bisa menyebabkan keterlambatan stimulus atau perlindungan sosial yang dibutuhkan," tegas Media, sembari mengingatkan bahwa data yang keliru akan memicu salah kaprah dalam penyaluran bantuan untuk masyarakat.
Kejanggalan kalkulasi BPS ini juga dikritik tajam oleh Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda. Ia mempertanyakan logika dibalik capaian pertumbuhan kuartal II yang dicatat lebih tinggi ketimbang kuartal I, padahal pada kuartal II tidak terdapat momentum pendorong konsumsi besar seperti bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. "Pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,95 persen di kuartal I, sementara indeks kepercayaan konsumen justru terus menurun dari Maret hingga Juni," ungkap Nailul mendasari keraguannya atas klaim lonjakan tersebut.
Atas berbagai kejanggalan indikator tersebut, CELIOS mendesak PBB untuk segera memfasilitasi peer review oleh pakar independen internasional serta memperketat penegakan standar transparansi data BPS agar tetap patuh pada kerangka Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus). (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co