Mengenal Desil Kesejahteraan: 'Mantra' Baru Pemerintah yang Bakal Saring Penerima Subsidi BBM

PROKAL.CO— Belakangan ini, istilah "desil" mendadak ramai diperbincangkan publik seiring dengan rencana pemerintah yang akan membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Namun, masih banyak warga yang bingung mengenai apa sebenarnya arti desil dan bagaimana posisinya menentukan siapa saja yang berhak menikmati uang rakyat tersebut.

Dalam ilmu statistik, desil merupakan metode pemeringkatan yang membagi sekelompok data—dalam hal ini tingkat ekonomi populasi—menjadi 10 bagian yang sama besar. Masing-masing tingkatan mewakili 10 persen dari total populasi penduduk Indonesia, diurutkan mulai dari yang paling tidak sejahtera hingga yang paling kaya.

Peta Kesejahteraan: Siapa Masuk Kategori Mana?

Dalam menentukan penerima bantuan sosial hingga subsidi energi, pemerintah menggunakan kriteria Desil Kesejahteraan untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara presisi:

• Desil 1: Kategori Sangat Miskin (10% populasi terbawah dengan tingkat kesejahteraan paling rendah).

• Desil 2: Kategori Miskin (10–20% dari garis kesejahteraan populasi).

• Desil 3: Kategori Hampir Miskin (20–30% dari populasi).

• Desil 4: Kategori Rentan Miskin (30–40% dari populasi).

• Desil 5 – 7: Kategori Menengah Bawah hingga Menengah (40–70% dari populasi).

• Desil 8: Kategori Menengah Atas (70–80% dari populasi).

• Desil 9 & 10: Kategori Kaya dan Sangat Kaya (20% populasi teratas dengan tingkat kesejahteraan tertinggi).

Uji Coba Penerapan pada Pengetatan Pertalite

Pengelompokan ini menjadi rujukan utama saat pemerintah berniat menyetop penyaluran Pertalite untuk kelompok Desil 9 dan Desil 10.

Melalui mekanisme ini, pembatasan BBM bersubsidi secara otomatis akan mengunci 20 persen masyarakat paling mampu di Indonesia agar tidak lagi menikmati fasilitas subsidi. Di saat yang sama, 80 persen masyarakat lainnya yang berada di Desil 1 hingga Desil 8 dipastikan tetap terlindungi dan berhak mendapatkan akses bahan bakar bersubsidi tersebut.

Langkah berbasis desil ini diharapkan dapat memutus praktik salah sasaran anggaran negara yang selama ini kerap dinikmati oleh kelompok masyarakat berkantong tebal. (*)